Usul Politik Afirmasi kepada Perempuan Berlaku dalam Pilkada

Usul kebijakan politik afirmasi

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) UNS Solo, Prof. Sunny Ummul Firdaus, melihat peluang perempuan untuk maju dan menang di Pilkada ada, tetapi memang tantangannya lebih besar dibandingkan laki-laki. 

Menurutnya, besarnya bahkan tiga atau empat kali lipat, bukan hanya dua kali lipat. Sebab, perempuan masih menghadapi praktik relasi kuasa yang timpang baik di dalam kehidupan rumah maupun ketika berinteraksi di ruang publik.

Sunny menilai, stereotip gender dan diskriminasi terhadap perempuan di dalam rumah tangga masih sangat nyata terjadi hingga kini.

Ia berpendapat hal itu justru menjadi tantangan utama atau pertama yang mesti dihadapi perempuan ketika ingin aktif di ruang publik, termasuk berpolitik.

“Dalam sebuah tataran kehidupan rumah tangga, perempuan sementara ini kan masih di tahap disetujui atau tidak disetujui. Jika sudah menikah, ya oleh suami. Kalau belum, ya oleh keluarga atau orangtua,” kata dia, Kamis (6/6/2024).

Sunny menyatakan, hubungan antara laki-laki sebenarnya bukan relasi kuasa, melainkan relasi setara.

Ia pun berharap isu kesetaraan gender yang selama ini telah semakin masif dikampanyekan benar-benar diimplemtasikan di berbagai bidang.

“Jadi, beruntunglah perempuan yang memiliki suami yang mengatakan, ‘kamu menikah dengan saya, tapi jangan fokus dengan saya. Kamu bisa fokus pada diri kamu sendiri. Anak-anak jadi tanggung jawab bersama. Saya berikan kamu kebebasan untuk meraih cita-cita. Silahkan kamu naikkan nilai kamu’. Tapi, kondisi eksisting di lapangan bagaimana? Jarang kan? Inilah yang membuat keterwakilan perempuan dalam politik dan selanjutnya Pilkada masih sangat timpang,” ujar dia.

Penyebab selanjutnya, kata Sunny, perempuan cenderung memiliki keterbatasan lebih besar terhadap akses ke jaringan politik dibandingkan laki-laki. Padahal, akses ini penting untuk membangun dukungan.

“Contoh gampangnya, laki-laki sementara lebih leluasa kalau mau ngopi-ngopi atau wedangan sampai larut malam untuk membicarakan soal dukungan, kandidat, kampanye, dan lain sebagainya, termasuk dengan elite parpol. Sedangkan perempuan, bisa saja melakukan itu, tapi saya bilang terbatas," ungkapnya.

Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) LPPM UNS itu kemudian menyinggung soal tantangan berupa kebijakan partai politik yang sudah bukan rahasia lagi cenderung mengutamakan popularitas dan elektabilitas dalam melakukan kandidasi. 

Mereka yang diusung biasanya adalah sosok yang sudah sudah mapan, seperti memiliki basis massa, berpengalaman, dan tangguh secara ekonomi.

Nah, sayangnya, hal itu bertolak belakang dengan kondisi perempuan yang seringkali menghadapi keterbatasan akses ke beragam hal, termasuk ekonomi karena berbagai faktor struktural, budaya, dan sosial. Alhasil, laki-laki lagi-lagi lebih berpeluang untuk dipilih dan diusung.

”Dalam struktur kepemimpinan, partai politik membuat perempuan menjadi lebih sedikit kesempatan untuk dipilih atau diusung sebagai kandidat. Bahkan, itu mungkin perempuan yang sekaliber punya kecerdasannya tinggi dan skill manajemen bagus, masih akan kalah dengan laki-laki yang memiliki kemampuan rata-rata tetapi punya latar belakang yang sudah mapan. Jadi, effort-nya cukup besar bagi perempuan untuk masuk pada sistem dan struktur politik ini,” kata dia.

Lagi pula, kata dia, biaya politik di Indonesia memang terbilang tinggi. Sunny pun meyakini, biaya politik yang perlu disiapkan calon kepala daerah jauh lebih besar ketimbang calon anggota DPRD.

"Mau dipungkirin atau tidak di Pileg saja kemarin sudah diteliti, untuk jadi anggota DPRD di kota/kabupaten, rata-rata biaya politiknya bisa sampai Rp 750 juta. Dan ternyata, di Solo, mereka yang keluar Rp 1 miliar–Rp 3 miliar pun ada yang enggak jadi (menang). Itu baru legislatif DPRD. Nah, di Pilkada, saya membayangkan, biaya politiknya lebih tinggi dan ini menjadi penghalang bagi perempuan yang tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi sebanyak laki-laki," katanya.

Sementara itu, Sunny menganggap, pandangan masyarakat mengenai perempuan tidak cocok di posisi kepemimpinan kini bukan lagi menjadi tantangan atau faktor penghambat utama bagi perempuan untuk maju Pilkada.

“Bagi saya, jika perempuan mendapat dukungan dari keluarga dan suami, serta memiliki akses ke sumber daya, maka mereka bisa membebaskan diri dari norma sosial yang menghambat,” ujar Guru Besar FH UNS itu.

Menanggapi fenomena banyaknya perempuan yang berhasil maju dan menang dalam Pilkada di Solo Raya, Sunny menuturkan, bahwa lingkungan keluarga yang sudah terjun ke politik memberikan pengaruh besar. Itu termasuk turut mendongkrak elektabilitas dan popularitas mereka.

Meski begitu, ia menganggap, keberhasilan dalam pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam Pilkada pada umumnya tetap tidak akan terlepas dari peran serta atau pengaruh individu itu sendiri.

Baca juga: Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Karanganyar Mulai Dibangun

"Sisi positifnya, dukungan ini bisa menjadi peluang bagi perempuan untuk membuktikan bahwa mereka bisa juga menjadi pemimpin yang sukses, tidak dijadikan alat oleh orang lain, dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Kalau calon kepala daerah itu dapat dukungan dari keluarga, kita cek aja rekam jejaknya dan keluarganya yang kemarin (menjabat) seperti apa? Itu kan gampang,” tutur dia.

Sunny menambahkan, kebijakan politik afirmasi kepada perempuan kiranya perlu juga diterapkan dalam Pilkada agar muncul lebih banyak kepala daerah perempuan. 

Afirmasi selama ini baru berlaku pada Pileg dalam hal pencalonan calon anggota legislatif perempuan sebanyak 30 persen di setiap parpol. 

"Sebenarnya kan sudah terbukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perempuan calon kepala daerah cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan ini, harapannya, partai politik bisa memberikan afirmasi kepada perempuan calon kepala daerah," ujar dia.

Sunny optimistis ketersediaan semakin banyak perempuan yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkesetaraan sebagai manifestasi masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945.