[POPULER NUSANTARA] Jateng Masuki Musim Kemarau | Caleg Batal Jadi Aggota DPRD meski Dapat Suara Terbanyak

KOMPAS.com - Mei 2024 ini, sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) mulai memasuki musim kemarau.

Daerah-daerah yang mulai masuk ke musim kemarau, yakni Jateng bagian selatan, timur, hingga kawasan pantura.

Memasuki datangnya kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat agar menyiapkan cadangan air.

Berita lainnya, Muhammad Abdullah, caleg di Kabupaten Purworejo, Jateng, batal menjadi anggota DPRD meski mendapat suara terbanyak di daerah pemilihannya (dapil).

Caleg Partai Nasdem dari Dapil 6 Purworejo itu terjerat kasus kampanye yang melibatkan anak-anak.

Alhasil, dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo memutuskan Abdullah tak mendapat kursi di DPRD Purworejo.

Berikut berita-berita yang menjadi sorotan pembaca Kompas.com pada Selasa (7/5/2024).

1. Jateng masuki musim kemarau, ini imbauan BMKG

Karena sejumlah daerah di Jateng mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2024 ini, BMKG mengimbau agar warga menyiapkan cadangan air.

Prakirawan BMKG Stasiun Ahmad Yani, Gempita Icky Dzikrillah, memprediksi, selama seminggu ke depan, beberapa daerah di Jateng masih terdapat potensi hujan.

Hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyiapkan cadangan air.

Ia menilai langkah tersebut perlu disiapkan lantaran kekeringan dan krisis air bersih acapkali mengancam sebagian wilayah di Jateng saat musim kemarau.

"Kemarau sudah mulai berlangsung secara penuh di wilayah Jawa Tengah karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya cukup kering ya kalau terjadi musim kemarau, jadi kita perlu memang perlu cadangan-cadangan air," ujarnya, Senin (6/5/2024).

Baca selengkapnya: Jawa Tengah Masuki Musim Kemarau, Berikut Imbauan BMKG soal Ancaman Kekeringan...

2. Batal dapat kursi DPRD, caleg asal Purworejo ini legawa

KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO Muhammad Abdullah batal menjadi anggota DPRD setelah mendapatkan suara terbanyak dari partai Nasdem dari Dapil 6 Purworejo

Muhammad Abdullah, caleg di Kabupaten Purworejo, batal mendapat kursi di DPRD meski dirinya memperoleh suara terbanyak di dapilnya.

Walau demikian, Abdullan mengaku legawa dengan penetapan KPU Purworejo. Dia pun meminta maaf kepada masyarakat, khususnya di Dapil 6 Purworejo.

"Ada ribuan warga masyarakat yang menitipkan suara kepada saya, tapi saya tidak bisa mewakili masyarakat di sana diperiode 2024- 2029, karena persoalan dan secara pribadi saya legawa, tidak ada persoalan dan yang penting bisa mengurangi beban di pundak saya, yang mestinya saya bekerja untuk rakyat selama 5 tahun ke depan tapi telah dibatalkan oleh KPU, jadi tidak ada masalah," ucapnya, Selasa.

Caleg Nasdem dengan nomor urut 1 itu dibatalkan setelah keluarnya SK Nomor 1530 terkait dengan perubahan SK DCT Pemilu legislatif 2024. Ia terjerat kasus kampanye yang melibatkan anak-anak.

“Muhammad Abdullah ini secara partai politik (Nasdem) tetap memperoleh porsi dan haknya tidak dihilangkan, tapi karena ada SK Nomor 1530 itu, maka sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2024, maka yang memperoleh hak atas kursi partai Nasdem di Dapil 6 itu diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu dengan atas nama Ivan Fatchan. Dan partai Nasdem mendapat satu kursi di Dapil 6,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Purworejo Jarot Sarwosambodo.

Baca selengkapnya: Dapat Suara Terbanyak, Abdullah Legawa Batal Jadi Anggota DPRD Purworejo 2024-2029

3. Oknum HRD di Halmahera Selatan diduga pakai data karyawan untuk pinjol

Razorpay Ilustrasi pinjol.

Data 45 karyawan perusahaan pertambangan dan pengolahan biji nikel di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga disalahgunakan oleh oknum HRD untuk pengajuan pinjaman online (pinjol).

Pegawai berinisial T itu diduga memakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) puluhan karyawan. Tiap nama bernilai Rp 15 juta sampai Rp 25 juta.

Kepala Kantor Cabang PT Wanatiara Persada Husni Abusama menyatakan, perushaan telah memecat T.

"Kami sudah memediasi setelah ada Kasi di Disnaker bersama dengan pihak bank. Jadi nama-nama mereka (karyawan yang tercatat pinjol) akan dipulihkan. Yang bersangkutan juga sudah kita PHK," tuturnya, Senin.

Husni meminta agar persamalahan ini tidak dikaitkan dengan perusahaan.

Baca selengkapnya: Oknum HRD di Halmahera Selatan Diduga Pakai Data 45 Karyawan untuk Pinjol