Kantor Dinas PKO Manggarai Barat Digeledah Terkait Dugaan Korupsi

MANGGARAI BARAT, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Manggarai Barat, pada Selasa (23/4/2024).

Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan korupsi paket pengerjaan pembangunan fasilitas saran dan prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Wisnu Sanjaya, menjelaskan penggeledahan didasarkan pada surat perintah penggeledahan Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.2/04/2024 tanggal 17 April 2024 dan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor:9/Pen/Pid.B-GLD/2024/PN LBJ tanggal 17 April 2024.

Baca juga: Kasus Penggeledahan Rumah Caleg Gelora Makassar Berakhir Damai

"Tujuannya itu untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidananya yang terjadi guna menemukan tersangkanya dan mencegah penghilangan atau pemusnahan barang bukti dan melengkapi berkas perkara," ungkap Wisnu saat konferensi pers di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Selasa (23/4/2024) sore.

Kejaksaan Negeri masih menginventarisasi dokumen yang disita oleh tim penyidik Kejari Manggarai Barat dari kantor Dinas PKO itu.

"Terkait dokumen yang disita ini masih kita inventarisir karena kita tidak bisa sebutkan satu per satu karena masih banyak dokumen yang kita ambil pada saat penggeledahan tad," katanya.

Baca juga: Sederet Fakta Penemuan 5 Mayat di Kampus Unpri Medan, Penggeledahan Polisi dan Disebut Kadaver

Yohanes Atno Atarona salah satu tim penyidik Kejari Manggarai Barat, menjelaskan sejauh ini tim penyidik baru menemukan adanya indikasi pengerjaan fisik ini terjadi kekurangan volume maupun syarat-syarat kontrak yang tidak dilaksanakan.

"Jadi untuk mendalami itu tentunya kami membutuhkan bukti-bukti berupa dokumen yang tadi sudah banyak kita geledah dan kita ambil dari dinas PKO kabupaten Manggarai Barat," jelasnya.

Ia menyebutkan, tim penyidik Kejari Manggarai Barat sudah meminta keterangan saksi baru berjumlah 13 orang yang sedang didalami.

“Intinya adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan pada proyek tersebut,” beber dia.

Atno menambahkan dari hasil penggeledahan di Kantor Dinas PKO Manggarai Barat, tim penyidik akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan substansi perkara yang sedang disidik.

Ia juga mengatakan saat ini, tim penyidik melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari pejabat pengadaan, pelaksana, perencanaan, PPK dan juga pihak-pihak yang statusnya sebagai konsultan pengawas.

"Sementara yang kita melakukan pemeriksaan ataupun permintaan keterangan itu hanya baru sebatas pejabat pengadaan, pelaksanaan, dokumen penganggaran di dinas, kemudian perencanaan, PPK dan juga pihak-pihak yang statusnya sebagai konsultan pengawas dan juga beberapa orang penyedia," kata dia.