Pengusaha Atambua Buat Surat Terbuka untuk Jokowi Mengaku Diperas Kapolres Belu

KUPANG, KOMPAS.com - Sejumlah pengusaha di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) menulis surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mereka mengaku diperas Kepala Kepolisian Resor Belu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Richo Nataldo Devallas Simanjuntak. Surat tersebut viral di media sosial.

Dalam salinan surat terbuka yang diperoleh Kompas.com, Jumat (29/3/2024), tertulis perihal curahan hati masyarakat Belu dan memohon pertolongan.

Baca juga: Kasus Pengadaan Kapal Fiktif Rp 23,6 Miliar, Pengusaha Cilegon Dituntut 3 Tahun Penjara

Surat itu ditujukan ke Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur NTT, dan Bupati Belu.

"Kami terpaksa bersuara lewat surat ini dan memohon doa kepada Tuhan yang maha kuasa, karena kami tidak tahan lagi dengan semua kondisi yang telah diciptakan oleh yang kami hormati Bapak Kapolres Belu kepada kami semua pelaku usaha di Kabupaten Belu," tulis surat itu.

Baca juga: Menko PMK Sebut PON Aceh-Sumut Jadi Kado Perpisahan untuk Jokowi

"Kami hanya bisa berteriak, Tuhan tolong kami, di tengah himpitan kondisi ekonomi yang sangat berat, bertahan hidup dengan berutang untuk makan saja demi keluarga dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kami," tambahnya.

"Keberingasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki bapak Kapolres Belu, telah merusak kewibawaan dan citra institusi Polri di Kabupaten Belu," sambungnya lagi.

Dalam tulisan itu disebutkan, sebagai institusi besar yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom, realitanya adalah perampok dan pemeras. Penjahat terbesar dan terakus yang melakukan kejahatan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Semua dilakukan dengan menggunakan kekuasaan mereka melalui pemerasan untuk semua sektor pelaku usaha dengan nilai uang mulai ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah per obyek.

"Pemerasan ini dilakukan di segala sektor usaha. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan jenis usaha karena ketakutan yang akan intimidasi dengan berbagai alasan hukum untuk membuat psikis kami terganggu," tulisnya.

"Bapak Kapolres yang terhormat bersama anggota, belum cukupkah gaji yang bapak dapatkan rutin setiap bulan tanpa harus memeras dari kami," tambahnya.

Dengan kondisi ini, para pengusaha hanya bisa bertahan untuk bisa survive, di tengah kondisi ekonomi pasca-Covid.

Pengusaha juga harus utang kepada koperasi mingguan dengan bunga tinggi ataupun kepada bank agar bisa bertahan melanjutkan usaha kami.

"Bisakah bapa bayangkan betapa sakit hati dan perihnya hati kami saat kami harus menyetorkan sejumlah uang yang telah bapak-bapak targetkan," tulisnya.

"Kami mendoakan dan meminta doa dari, bapa uskup, bapak ibu pendeta, semua tokoh agama lain dan semua masyarakat di Kabupaten Belu. Semoga Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan bagi bapak-bapak sekeluarga, menikmati semua hasil darah keringat kami," tulisnya lagi.

Dalam surat itu juga, tertulis Kapolres Belu yang dituding melindungi perjudian di Kabupaten Belu, asal ada setoran jelas. Perjudian marak di berbagai tempat termasuk dalam pasar.

"Demikian curahan hati kami, kami bersuara atas nama semua pelaku usaha di Kabupaten Belu, karena ketakutan akan diintimidasi lebih kejam dari kondisi saat ini, bila mereka mengetahui ada yang melaporkan sehingga pelapor tersebut tidak bisa lagi melanjutkan usaha di Belu. Biarlah dengan surat ini semua orang di Belu dan di Indonesia tahu betapa bobrok dan hancurnya institusi ini," tulisnya.

Hingga saat ini, belum diketahui, siapa pengusaha yang membuat surat tersebut. Surat itu hanya tertulis pengirimnya dari pelaku usaha dan masyarakat yang tertindas.

Kepala Kepolisian Resor Belu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Richo Nataldo Devallas Simanjuntak, membantah tudingan itu.

"Itu hoaks," kata Richo kepada Kompas.com melalui pesan multimedia, Jumat pagi.

Menurut Richo, surat terbuka yang menyudutkan namanya tidak jelas sumbernya dan isinya fitnah.

Richo menyebut, surat itu disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan mendiskreditkan Kapolres Belu.

"Hal ini karena Kapolres Belu beserta jajarannya sangat dekat dengan masyarakat, sehingga ada pihak-pihak yang tidak menginginkan hal tersebut. Polri tetap bersama masyarakat," ucap Richo.

Secara terpisah, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Dominicus Savio Yempormase, masih mendalami informasi itu.

"Kita dalami info tersebut dan kami berharap ada yang mau berikan informasi," kata Dominicus singkat.