Tiga Rektor Mengaku Diminta Bikin Video Apresiasi Jokowi, Pengamat: Semua Instrumen Digunakan Penguasa

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak tiga rektor perguruan tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) mengaku dihubungi polisi dan utusan istana untuk membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Ferdinandus Hindarto, Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Kota Semarang, Mudzakir Ali dan Rektor Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Gunarto. 

Baca juga: Setelah Rektor Unika, Giliran Rektor Unwahas Mengaku Diminta Buat Video Testimoni Positif untuk Jokowi

Ketiganya merupakan petinggi kampus yang mengaku sudah diminta membuat video testimoni. Namun, mereka mengaku menolak membuat video testimoni apresiasi kinerja Jokowi dengan alasan masing-masing.

Pengamatan politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman merasa ada ancaman yang luar biasa yang dilakukan oleh penguasa saat ini jelang pemilu 2024.

"Karena ketika etika semua itu sudah dikesampingkan, maka peran perguruan tinggi itu penting," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/2/2024).

Meski demikian, dia mengakui dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi telah memberikan banyak perubahan dan kemajuan bagi Indonesia.

"Tapi di saat yang sama, justru di akhir-akhir masa kepemimpinannya kita malah melihat kenegarawanan yang seharusnya dia tunjukkan itu semakin luntur," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan berjalanya proses politik saat ini merupakan sebuah ironi. Apalagi, lanjutnya, presiden menunjukkan keberpihakan.

"Ini kan sebuah ironi. Di saat yang sama kita semakin melihat bahwa kecendrungan keberpihakan kepada paslon 02, itu sangat jelas," paparnya.

Dia melihat, saat ini semua instrumen telah digunakan oleh penguasa. Salah satunya dengan menekan sivitas akademika yang kritis dengan situasi politik saat ini.

"Ini semua instrumen digunakan (penguasa)," ujar dia.

Baca juga: Rektor Unissula Semarang Diminta Tim Operasi agar Tak Kritik Jokowi

Menurutnya, pergerakan para sivitas akademik dari sejumlah kampus karena mempunyai tanggungjawab moral atas proses berbangsa dan bernegara. Terutama saat kondisi demokrasi sedang tidak baik-baik saja, maka lumrah kampus bergerak. 

"Termasuk proses politik dalam pemilu ini dimana ada tendensi kuat kemunduran yang mengabaikan tidak hanya aturan dan konstitusi tapi juga etika yang kemudian menjadi semacam dorongan," katanya. 

"Sivitas akademik merasa terpanggil untuk memberikan peringatan bahwa dalam proses demokrasi kita ini sedang tidak baik-baik saja," lanjutnya.

Penjelasan Polda Jateng

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu menegaskan posisi Polri tetap netral dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024.