Dituding Partisan, Rektor Unika Soegijapranata: Mohon Maaf Kami Penjaga Etika, Prinsip Demokrasi, dan Konstitusi

SEMARANG, KOMPAS.com - Rektor Universitas Katolik Seogijapranata (Unika) Semarang, Ferdinandus Hindarto menolak disebut partisan atas pernyataan sikap yang mengkritik Presiden Jokowi.

Belakangan ini, puluhan perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik serupa pada sikap Jokowi, termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK).

Hal tersebut ditegaskan Ferdinandus dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Mikael, Kampus Unika Semarang, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Heboh soal Rektor Unika Soegijapranata Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi dan Pengakuan Polisi

"Dalam pertanyaan APTIK, kami sama sekali tidak partisan, kami tidak mendukung, kami tidak mencela salah satu pasangan. Lingkungan kampus akademisi itu tidak punya intensi apa-apa ya. Mau intensi apa coba? Jadi kalau ada yang mengatakan 'wah itu partisan' mohon maaf sama sekali (tidak)," tuturnya.

Menurutnya, sikap Unika yang memilih untuk mengkritik Jokowi dan jajarannya itu murni untuk menegakkan etika dan prinsip demokrasi yang dinilai semakin memburuk belakangan ini.

Dia menilai, ini sudah menjadi tugas sivitas perguruan tinggi untuk selalu menjadi penjaga etika dan prinsip demokrasi hingga konstitusi.

"Itu saja menurut saya levelnya sudah tanda petik teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini 'sudah melewati batas' kalau untuk ukuran yang paling tinggi," tegasnya.

Kritik terhadap Jokowi ini justru disebut sebagai bentuk cinta pada negara. Sehingga sikap Unika juga dapat menjadi penyadaran pada Jokowi untuk kembali pada prinsip demokrasi yang selazimnya.

"Jadi banyak hal yang menurut saya kami nilai tidak pas atau belum sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, yang itu kami harus sampaikan, sebagai wujud cinta kami, jangan terserah mau jadi apa, kan enggak boleh," terangnya.

Baca juga: Cerita Rektor Unika Soegijapranata, Dihubungi Oknum yang Mengaku Polisi, Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi

Mulai dari pelanggaran batas usia cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, penyataan presiden yang menyebut boleh berpihak, penggelontoran bansos secara masif, hingga munculnya peringatan bagi Ketua KPU dari DKKP.

"Bagi kami etika itu di atas segalanya, etika itu di atas hukum, hukum itu dibuat atas dasar etika, kira-kira itu. Dan kita melihat pernyataan beliau di November kan meminta semua ASN TNI Polri harus bersikap netral," jelasnya.

"Mungkin kemarin semua sekolah tinggi filsafat itu yang menurut saya institusi akademik yang banyak belajar, apa itu demokrasi kebenaran dan konstitusi, dan kemarin kan seluruh sekolah tinggi filsafat di Indonesia yang jadi incaran," pungkasnya.