Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat 33 Kursi, PDI-P Masih Kuasai DPRD Jateng

Kompas.com - 29/05/2024, 06:17 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - PDI-P masih menguasai perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah (Jateng). Hal ini berdasarkan pengumuman perolehan kursi yang dilakukan KPU Jateng pada Rabu (28/5/2024).

Lima partai politik dengan perolehan suara dan mendapat kursi legislatif terbanyak di DPRD Jateng di antaranya, PDI-P, PKB, Gerindra, Golkar, PKS.

"Kalau yang pertama di daftar, ada PDI Perjuangan, PKB dan yang ketiga Gerindra dan Golkar sama. Nanti suara sahnya yang dilihat (mana yang lebih banyak antara keduanya), PKS," kata Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono di kantornya. 

Baca juga: PDI-P dan Golkar Resmi Kuasai Kursi DPRD Bangka Belitung, LHKPN Menanti

 

Meski perolehan kursinya menurun, PDI-P masih menguasai DPRD Jateng. PDI-P unggul  dengan meraup 33 kursi. Diketahui, pada tahun 2019, PDI-P juga menguasai DPRD Jateng dengan 42 kursi. 

Sementara itu, PKB mendapat 20 kursi. Lalu Gerindra dan Golkar sama-sama mendapat 17 kursi. Sedangkan PKS 11 kursi.

"Kami telah menetapkan alokasi untuk 120 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga untuk calon terpilihnya. Seperti yang kami bacakan tadi untuk masing-masing partai politik dan nama-nama," jelasnya.

Handi menyampaikan Partai Nasdem mendapat 3 kursi, PAN sebanyak 4 kursi, Partai Demokrat memperoleh 7 kursi, PSI sejumlah 2 kursi, dan PPP sebanyak 6 kursi.

Dalam rangka penetapan calon terpilih, pihaknya mengacu ketentuan di peraturan KPU Pasal 41 PKPU 6 2024.

"Mekanismenya adalah penetapan kursi untuk calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Di mana kita di dalam putusan 41 itu kan menyebutkan perolehan partainya di setiap dapil, terus peringkatnya di partai itu," jelas Handi.

Lebih lanjut, pihaknya masih melakukan proses klarifikasi terhadap enam caleg yang mengundurkan diri dari PDI-P dan satu caleg meninggal dari PKS.

"Kemudian ada mekanisme terhadap penggantian calon dalam tiga hal tadi yang saya sampaikan di depan, pertama meninggal dunia, kedua pengunduran diri yang ketiga terkait dengan sesuatu yang menyebabkan tidak memenuhi syarat termasuk soal pidana pemilu dalam pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," terangnya.

Klarifikasi paling lambat dilakukan 14 hari. Kemudian pihaknya melakukan perubahan keputusan untuk pengganti calon terpilih tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tadi disampaikan formilnya harus ada. Kemudian ada lampiranya, kami akan melakukan klarifikasi. Bila memang klarifikasi menyatakan yang disampaikan oleh pengurus partai politik benar, tentu akan dilakukan perubahan keputusan tadi, keputusan calon terpilih," tandasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Bunuh Ayah Kandung, Ngadimin Lukai Diri Sendiri dan Sempat Berobat ke Puskesmas

Usai Bunuh Ayah Kandung, Ngadimin Lukai Diri Sendiri dan Sempat Berobat ke Puskesmas

Regional
Asa Petani Karanganyar Menghadapi Kemarau Panjang

Asa Petani Karanganyar Menghadapi Kemarau Panjang

Regional
Perjalanan Kasus Oknum Satpol PP Bunuh IRT di Bone gegara Utang, Pelaku Divonis Penjara Seumur Hidup

Perjalanan Kasus Oknum Satpol PP Bunuh IRT di Bone gegara Utang, Pelaku Divonis Penjara Seumur Hidup

Regional
Terungkap, Temuan 9,5 Kg Sabu dan 9.000 Butir Pil Ekstasi di Bengkalis

Terungkap, Temuan 9,5 Kg Sabu dan 9.000 Butir Pil Ekstasi di Bengkalis

Regional
Tokoh Pendiri Provinsi Belitung Meninggal di Mekkah

Tokoh Pendiri Provinsi Belitung Meninggal di Mekkah

Regional
Pemprov Kepri: Calon Kepala Daerah Petahana Wajib Cuti 60 Hari

Pemprov Kepri: Calon Kepala Daerah Petahana Wajib Cuti 60 Hari

Regional
Polisi Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 4 Ton Timah Ilegal

Polisi Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 4 Ton Timah Ilegal

Regional
Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

Regional
Terdesak Biaya Sekolah Anak, Pria 34 Tahun Maling di Rumah Tetangga

Terdesak Biaya Sekolah Anak, Pria 34 Tahun Maling di Rumah Tetangga

Regional
Melihat Pernikahan Adat Jawa di Candi Borobudur, Pengantin Dikirab Bregada Sebelum Ijab Kabul

Melihat Pernikahan Adat Jawa di Candi Borobudur, Pengantin Dikirab Bregada Sebelum Ijab Kabul

Regional
Gulo Puan, Kuliner Langka Kegemaran Bangsawan Palembang

Gulo Puan, Kuliner Langka Kegemaran Bangsawan Palembang

Regional
Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

Regional
Kuras Sumur, Pria di Cilacap Tewas

Kuras Sumur, Pria di Cilacap Tewas

Regional
International Tour de Banyuwangi Kembali Digelar, Diikuti 20 Tim dari 9 Negara

International Tour de Banyuwangi Kembali Digelar, Diikuti 20 Tim dari 9 Negara

Regional
Tunggu Putusan Pengadilan, Pemkot Jambi Siapkan Anggaran untuk SDN 212

Tunggu Putusan Pengadilan, Pemkot Jambi Siapkan Anggaran untuk SDN 212

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com