Porsi Konsumsi untuk Bimtek KPPS di Pasaman Barat Dianggap Tak Wajar, Peserta Pilih Beli Makanan Sendiri

KOMPAS.com - Porsi makanan yang diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menjadi sorotan di media sosial

Di media sosial disebutkan porsi nasi kotak yang diterima tidak wajar karena lauknya sedikit dan sebagian tidak mendapatkan sayur.

Seperti yang dialami oleh KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo yang mengkuti Bimtek pada Minggu (28/1/2024).

“Kami hadir sebagai anggota KPPS di Aula Kampus Yappas untuk mengikuti Bimtek pada Minggu kemarin, namun ada hal yang membuat kami bertanya yaitu mengenai porsi makan,” kata salah seorang anggota KPPS yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada TribunPadang.com, Selasa (30/1/2024) pagi.

Baca juga: Kejati DIY Telusuri Snack Lelayu Pelantikan KPPS Sleman

Menurutnya makan siang yang mereka terima porsinya sedikit dan lauknya cukup kecil.

“Nasinya memang nasi kotak, namun porsinya sangat sedikit. Menurut saya kalau porsi segitu hanya seharga Rp 10.000, karena di sini juga ada harga Rp 15.000 yang porsinya jauh lebih banyak dan lengkap,” ungkapnya.

Ia mengatakan nasi tersebut tidak wajar karena mereka berkegiatan dari pagi hingga sore.

“Kalau untuk makan dengan kegiatan satu hari, itu tidak pantas. Hingga sebagian dari kami terpaksa membeli nasi kembali dari luar untuk tambah, karena memang porsi nasi itu tidak cukup untuk kami makan siang,” ujarnya.

Selain itu nasi kotak untuk makan siang terlambat diberikan yakni pada pukul 14.00 siang.

“Sudah porsinya sedikit, ditambah waktu makannya juga jauh terlambat. Menurut kami hal ini perlu menjadi perhatian, karena nantinya kami akan bekerja penuh pada hari pencoblosan, tentu kesehatan kami juga perlu diperhatikan,” ucap dia.

Baca juga: Sederet Fakta Puluhan Anggota KPPS Cilacap Keracunan Konsumsi Bimtek

Bimtek yang berlangsung dihadiri sekitar 200 orang KPPS dari tiga nagari, yakni Nagari Pujorahayu, Nagar Ophir dan Nagari Giri Maju.

Sementara itu Sekretaris KPU Pasaman Barat Zaidi mengatakan bahwa sekretariat KPU Pasaman Barat tidak ikut dalam hal pengadaan konsumsi Bimtek KPPS tersebut.

“Kami dari KPU hanya membuatkan RAB untuk masing-masing Kecamatan. Sedangkan untuk pengadaannya kami serahkan sepenuhnya kepada PPK dan PPS di masing-masing Kecamatan,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini angggaran untuk KPU belum cair dan masih dalam proses. Meski demikian proses tahapan harus tetap berjalan, sehingga pihaknya meminta kepada PPK dan PPS untuk mencari solusi.

“Kami sangat salut terhadap PPK dan PPS, walaupun anggaran belum cair namun kegiatan dapat berjalan,” ujarnya.

Baca juga: Anggota KPPS Pangandaran Dipecat Usai Unggah Video 2 Jari di Medsos

Terkait nasi kotak yang dipermasalahkan, pihaknya telah memanggil Ketua PPK yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

“Dari keterangan beliau, pengadaan nasi makan siang ini diserahkan kepada pihak ketiga karena memang pihaknya belum ada anggaran langsung. Namun untuk kedepan, ia menyebut sudah mengganti tempat pemesanan nasi tersebut agar tidak terulang hal yang sama,” jelas Zaidi.

Zaidi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran apalagi mengurangi hak KPPS.

“Sudah jauh hari kita ingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran yang ada, agar tidak terjadi persoalan yang dapat menyebabkan terganggunya proses Pemilu yang sedang berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, TribunPadang.com mencoba untuk konfirmasi kepada Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo, Indra namun belum ada jawaban

Artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Porsi Makan Tak Wajar Bimtek KPPS di Pasaman Barat, Anggaran Diduga Disunat