Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun di Beberapa Lembaga Survei, Rudy: Rakyat yang Milih

SOLO, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo atau Rudy tidak mempersoalkan turunnya elektabilitas capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di beberapa lembaga survei.

Menurutnya, sampel yang diambil oleh lembaga survei sekitar 3.000 responden. Sementara jumlah pemilih di Indonesia sendiri ratusan juta orang.

Oleh karena itu, hasil survei yang dilakukan lembaga survei dijadikannya sebagai bahan evaluasi.

"Saya tidak pernah berpikir elektoral kok. Yang saya pikir yang milih itu 204 juta orang. Kalau survei kan yang disurvei paling banyak 3.000. Pertanyaannya saja beda dari kenyataan kok. Itu hal yang biasa," kata Rudy, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Rudy Sebut Pidato Megawati Ingatkan Kader PDI-P Tak Lupakan Akar Rumput

Rudy mencontohkan, pada Pilpres 2014 survei elektabilitas Presiden Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla di bawah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tetapi, Jokowi-Jusuf Kalla justru berhasil memenangkan Pilpres 2014.

"Dari dulu Pak Jokowi pertama kali dulu surveinya menang? Kalah. Tapi, rakyat yang milih ini. Bukan surveyor yang milih. Survei itu hanya bagian untuk evaluasi. Jadi tidak menyalahkan surveyor, tapi inilah peringatan-peringatan yang harus dikerjakan kader-kader partai," ungkap dia.

Pihaknya terus mengenalkan 21 program yang diusung Ganjar-Mahfud dan gagasan PDI-P dan partai pengusung kepada masyarakat bawah.

Program andalan Ganjar-Mahfud salah satunya KTP sakti ini terus digencarkan di kalangan masyarakat.

Menurut dia, KTP sakti merupakan program Ganjar-Mahfud yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

"Menjelaskan ke akar rumput tentang 21 program Ganjar-Mahfud yang digagas bersama-sama partai politik PDI-P dan pengusung lainnya. 21 program membutuhkan dana Rp 500 sekian triliun lebih. Dan efisiensi yang dihitung itu belum termasuk yang ada Rp 500 sekian triliun itu. Karena efisiensi KTP sakti ini nanti besar sekali. Efisiensi cetak kartu, efisiensi operasional, dan rakyat dipermudah," ungkap Rudy.

Baca juga: Jokowi Tak Hadir di HUT PDI-P, FX Rudy: Ngapain Disayangkan, Tidak Wajib

"Kalau dulu PKH kartunya hilang, ngurusnya berbulan-bulan. Kalau sekarang KTP-nya hilang, ngurusnya cukup di tingkat kecamatan, saat itu juga kartunya jadi. Sehingga program-program Ganjar-Mahfud adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, kedua tepat sasaran yang menerima bantuan dari negara," terang dia.

Rudy juga menyinggung soal bantuan sosial agar tidak dipolitisasi. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat.

"Apa yang dikeluarkan negara ini uang rakyat. Bukan uang pribadinya Pak Jokowi, bukan uangnya siapa-siapa. Sehingga bansos ini jangan dipolitisasi," ungkap dia.