Pimpinan Polres di NTT Disebut Sunat Dana Pengamanan Pemilu, Kapolda Perintahkan Penyelidikan

KUPANG, KOMPAS.com - Dalam sepekan terakhir, warga Nusa Tenggara Timur (NTT), dihebohkan dengan unggahan sejumlah akun anonim di media sosial Facebook tentang dana pengamanan pemilu Mantap Brata.

Dana tersebut diduga disunat pimpinan Kepolisian Resor Kupang Kota dan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara (TTU). Unggahan itu ditanggapi beragam oleh masyarakat. 

Kepala Kepolisian Daerah NTT Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga menanggapi hal tersebut. Ia akan menindak tegas pimpinan Polres yang terbukti menyelewengkan anggaran tersebut.

Baca juga: Kasus Mutilasi di Malang, Suami Serahkan Diri ke Polisi Usai Renggut Nyawa Istri

Daniel pun telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, untuk turun ke semua Polres jajaran untuk menyelidiki kasus itu.

"Khusus penyimpangan untuk kasus operasi Mantap Brata, sebelum saya ke sini, saya sudah perintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres," tegasnya dalam jumpa pers akhir tahun di Markas Polda NTT, Minggu (31/12/2023).

"Kalau terjadi hal yang sama, saya tidak main-main dengan itu, karena bagi saya hak anggota harus diberikan," sambungnya.

Baca juga: Terlibat Asusila dan Calo Siswa Polri, 25 Polisi di NTT Dipecat

Daniel secara tegas akan menindak anggotanya yang terlibat penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi para anggota Polres jajaran.

"Saya punya prinsip, kalau masih ada yang bermain dengan hak anggota, hari itu juga saya langsung copot," tegasnya.

Sebab dirinya dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Kalau uang memang harus diperuntukan bagi operasi harus lakukan dan diperuntukan bagi anggota harus diberikan," pungkas dia.