SUMBAWA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Inspektur Jenderal Polisi Raden Umar Faroq menanggapi isu anggota kepolisian menurunkan atau memasang baliho milik sejumlah kontestan Pemilu 2024. Kapolda memastikan isu itu hoaks.
“Berita bohong (hoaks). Aksi penurunan dan pemasangan baliho bukan dilakukan anggota Polri. Isu itu tujuannya untuk menurunkan mental personel dalam pengaman pemilu,” kata Umar saat ditemui Senin (04/12/2023).
Menurutnya, isu itu adalah kontra intelijen namun tidak akan memutus semangat Polri dalam menjalankan tugas pengamanan setiap tahapan pemilu.
Baca juga: Polisi Sebut Perusak Baliho Ganjar-Mahfud di Jembrana Bali Remaja Mabuk
Saat kunjungan di Polres Sumbawa, Umar menekankan seluruh jajaran untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 mendatang.
"Sesuai perintah tegas Kapolri, kami harus tetap netral. Kalau pun ada yang melanggar, ada sanksi disiplin yang menunggu," ucap Umar.
Ia menerangkan, giat pengamanan yang dilaksanakan Polri adalah mengawal penyelenggaraan kampanye peserta pemilu, pengiriman kotak suara, pengamanan petugas Bawaslu, pengamanan petugas dan aset KPU.
Umar mengerahkan sedikitnya 7.000 personel dalam tugas pengamanan Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Personel Polri yang diturunkan dalam pengamanan kontestasi Pemilu 2024 ini sekitar 7.000 orang," kata Umar.
Ia menegaskan bahwa personel yang bertugas telah tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Mereka menjalankan tugas pengamanan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud dan Caleg PDI-P di Jembrana Bali Dirusak Orang Tak Dikenal
"Bukan hanya pengamanan distribusi logistik Pemilu. Ribuan personel ini juga nantinya ikut terlibat pengamanan TPS (tempat pemungutan suara)," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.