Penambang Rakyat Menolak Mati di Lumbung Energi

Ia mengatakan, awalnya di desanya memiliki Area kebun rakyat (AKR) seluas 500 hektar yang ditanami karet. Namun pada 2010 dibebaskan oleh PTBA.

Dengan demikian mereka pindah berkebun ke daerah Lengi, lokasinya jauh dengan luasan ribuan hektar. Tetapi sekarang kembali dilirik perusahaan untuk dibebaskan.

“Tapi kalau harga murah, masyarakat tidak kasih. Karena itu pencarian utama masyarakat. kalau dibeli murah, tanahnya habis mereka tidak punya penghasilan lagi. Mereka bisa kerja serabutan, jual besi, muncul perempuan nakal di sepanjang jalan. Itu yang kita takutkan,” kata Ihwan.

Kendati kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit, Ihwan enggan berkomentar jika ada warganya yang bekerja di tambang rakyat. Menurutnya, desa dengan jumlah penduduk 6.000-an jiwa dari 2.745 KK, bekerja sebagai petani karet.

“Iya. Memang ada tambang rakyat di Desa Darmo. Tapi yang bekerja belum tentu warga sini. Bisa jadi dari luar. Kami sebagai pemerintah melarang karena melanggar hukum. Kami sudah berikan peringatan dan rutin sosialisasi. Kami sangat melarang,” kata Ihwan.

Perusahaan pemenang IUP lalai

Direktur Pilar Nusantara, Rabin Ibnu Zainal menuturkan aktivitas tambang batubara ilegal muncul lantaran kelalalaian dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam menjaga wilayah izinnya.

Lokasi tambang ilegal berada di konsesi PTBA seluas 1.969 hektar dan PT Bara Anugrah Sejahtera (BAS) seluas 236 hektar.

Aktivitas pertambangan batubara rakyat awalnya legal karena mengantongi izin dari bupati. Namun setelah kewenangan perizinan beralih ke pemerintah pusat, izin pertambangan rakyat (IPR) tak pernah keluar.

“Mereka legal karena mengantongi izin dari Bupati,” kata Rabin melalui kanal zoom, Kamis (9/11/2023).

Setelah kewenangan itu berpindah ke pemerintah pusat, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR). Dampak dari aktivitas tambang ilegal ini, kata Rabin negara merugi Rp45,8 miliar/tahun.

Kerugian ini dihitung berdasarkan kajian Pilar Nusantara di Desa Darmo dan Desa Tanjung Lalang. Keduanya memiliki kualitas batubara yang berbeda, Desa Darmo grid batubaranya mencapai level enam, sementara di Desa Tanjung Lalang hanya level lima.

Total produksi rata-rata per hari per lobang tambang mencapai 40 ton per hari/lobang. Dengan harga jual minimal Rp 11.500 per karung.

Dari harga tersebut dapat dirincikan biaya pemilik lahan, Rp 1.000/karung kemudian upah penggali Rp 2.500/karung, lalu upah pengangkut (ojek) motor, Rp 2.000/karung. Sehingga total biaya yang keluar setiap karungnya mencapai Rp 5.500 dalam sekarung.

Dengan begitu, keuntungan pengusaha tambang ilegal minimal Rp6.000 setiap karung. Dengan produksi 40 ton/hari/karung maka keuntungan pemilik tambang sekitar Rp4,5 juta dalam sehari.

Namun keuntungan ini belum bersih, karena harus ada biaya angkutan dari mulut tambang ke tempat pembeli batubara menggunakan mobil truk. Belum lagi ada pungutan liar di jalanan.

Selanjutnya, Pilar Nusantara menghitung potensi royalti yang masuk ke negara, apabila tambang rakyat menjadi legal.

Besaran royalti adalah 13,5 persen dari produksi (PP No 37/2018). Dengan demikian produksi di Desa Darmo, yang mencapai 40 ton menghasilkan Rp 46,48 juta/hari/lubang.

Dari angka itu, apabila dikonversi ke dalam besaran royalti sebesar 13,5 persen dari total produksi, maka mencapai Rp6.274.800/hari/lubang.

Lalu dari 20 lubang tambang di Desa Darmo saja, potensi royalti pertahun sebesar Rp 6.274.800 x 20 lubang x 30 hari x 12 bulan atau sekitar Rp 45,18 miliar.

Rabin mengatakan, rantai pasok tambang rakyat mengalir ke Pulau Jawa, melalui pelabuhan Bakauheni-Merak. Dia tidak dapat memastikan apakah masuk ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang jelas berakhir di pabrik.

Pembeli batubara dari tambang rakyat adalah PT Pola Pulpindo Mantap, yang merupakan pabrik gula pasir. Batubara dibawa dengan truk berkapasitas 10 ton, muatan batubara ditutup terpal.

Rantai pasok lainnya, Pilar Nusantara menduga, pelaku tambang rakyat menggunakan IUP yang tidak aktif menambang, tetapi produktif dalam melakukan penjualan.

Apabila ini dapat berjalan baik, maka batubara dari tambang ilegal dapat masuk ke PLTU, bahkan diekspor ke luar negeri.

Pengusaha tambang ilegal ini sebagian besar dari Jawa (Serang), kemudian beberapa skala kecil adalah penduduk lokal. Menurut Rabin ada 20 tempat pengepulan hasil tambang ilegal di Desa Darmo.

“Pengepul berasal dari Lampung dan Jawa serta tauke dari Desa Darmo (namun skala kecil)
Harga batubara dibeli di bawah harga pasar yaitu Rp11.500 sampai Rp15.000/ karung,” kata Rabin.

Penambang rakyat telah lelah bermain kucing-kucingan dengan aparat. Mereka ingin bebas menambang sesuai aturan. Tidak dituding maling oleh perusahaan dan mendekam dalam jeruji besi ketika ditangkap aparat.

“Kami ingin bebas menambang, biarkan kami mencari sesuap nasi dengan leluasa. Berilah kami kepastian. Kami tidak mencari kaya,” tutup Helisah dengan nada gelisah.