Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecewa Kenaikan UMP Hanya Rp 78.700, Buruh Jateng Siap Mogok Kerja dan Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 23/11/2023, 08:58 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Khairina

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com-Elemen buruh Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 yang hanya 4,02 persen atau setara dengan Rp 78.700.

Pasalnya sejak tahun sebelumnya saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masih menjabat, usulan buruh juga tidak dikabulkan.

Baca juga: Buruh Kritisi UMP Jateng Naik 4,02 Persen, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,23 Persen

Buruh akan menunjukkan respon keras atas keputusan UMP 2024 itu, mulai dari menggelar aksi unjuk rasa, mogok kerja nasional, hingga menempuh jalur hukum melalui PTUN.

"Kami ingin memberikan warning kepada Pemprov Jateng, bahwa kami akan tetep pertimbangkan (mogok kerja) dan besok kami akan lakukan aksi dengan temen-teman serikat perkerja lain secara bergilir. Kita akan mulai aksi tanggal 28 November," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aulia Hakim melalui sambungan telepon, Rabu (22/11/2023).

Aksi unjuk rasa ditunjukkan agar Pemprov Jateng tidak menggunakan PP 51 Tahun 2023 dalam memutuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jateng 2024 pada 30 November mendatang.

Bila pemerintah dan pengusaha masih tidak berpihak dan mempertimbangkan usulan pengupahan dari pihak buruh, mereka bakal menggelar mogok kerja serentak di Indonesia.

"Selanjutnya kita akan pertimbangkan, ketika UMK tetap menggunakan PP 51 2023, buruh Jateng akan mempertimbangkan mogok secara nasional yang saat ini masih dikonsolidasikan oleh pimpinan kami di Jakarta," tegas Aulia.

Baca juga: UMP Sulbar Naik Rp 43.143, BPS Sebut Pertimbangkan Angka Nilai Inflasi

Tak hanya itu, pihaknya juga bersiap menempuh jalur hukum dengan melayangkan tuntutan ke PTUN apabila PP 51 Tahun 2023 tetap digunakan dalam menentukan UMK Jateng 2024 nanti.

"Yang kedua, misalkan ini tetap ditetapkan dengan PP 51 Tahun 2023 oleh Pj Gubernur, kemungkinan kita akan menempuh jalur hukum melalui PTUN, itu langkah-langkah KSPI untuk progres advokasi upah," lanjutnya.

Lebih lanjut, para buruh di Jateng juga tak pernah menentang kenaikan gaji PNS, TNI, Polri sekitar 8 persen. Namun harapan buruh soal kenaikan upah 15 persen juga tidak dikabulkan.

Kendati demikian, pihaknya masih menaruh harapan pada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana agar lebih bijak memutuskan UMK 2024 Jateng pada 30 November mendatang.

"Masih ada (peluang) di tahap UMK besok di 30 November, kami berharap Bapak Pj Gubernur ketika menetapkan UMK 2024 menggunakan hati nurani yang paling dalam. Lihat fakta di lapangan kalau buruh Jateng masih jauh dari kata sejahtera. Apalagi upahnya masih sangat rendah di Jateng," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengakuan Pelaku Penyelundupan Motor Bodong ke Vietnam, Per Unit Dapat Untung Rp 5 Juta

Pengakuan Pelaku Penyelundupan Motor Bodong ke Vietnam, Per Unit Dapat Untung Rp 5 Juta

Regional
Puluhan Anak Usia Sekolah di Nunukan Memohon Dispensasi Nikah akibat Hamil di Luar Nikah

Puluhan Anak Usia Sekolah di Nunukan Memohon Dispensasi Nikah akibat Hamil di Luar Nikah

Regional
Jurnalis NTB Aksi Jalan Mundur Tolak RUU Penyiaran

Jurnalis NTB Aksi Jalan Mundur Tolak RUU Penyiaran

Regional
Buntut Video Viral Perundungan Siswi SMP di Tegal, Orangtua Korban Lapor Polisi

Buntut Video Viral Perundungan Siswi SMP di Tegal, Orangtua Korban Lapor Polisi

Regional
Video Viral Pj Bupati Kupang Marahi 2 ASN karena Swafoto Saat Upacara Bendera

Video Viral Pj Bupati Kupang Marahi 2 ASN karena Swafoto Saat Upacara Bendera

Regional
Terbukti Berzina, Mantan Suami dan Ibu Norma Risma Divonis 9 dan 8 Bulan Penjara

Terbukti Berzina, Mantan Suami dan Ibu Norma Risma Divonis 9 dan 8 Bulan Penjara

Regional
DBD Merebak, 34 Warga Sumsel Meninggal Dunia

DBD Merebak, 34 Warga Sumsel Meninggal Dunia

Regional
Pekan Sawit 2024 di ATI Padang, Menperin Fokuskan Kebijakan Hilirisasi

Pekan Sawit 2024 di ATI Padang, Menperin Fokuskan Kebijakan Hilirisasi

Regional
Jaringan Pengiriman Motor Bodong ke Vietnam Dibongkar, Pelakunya Warga Demak

Jaringan Pengiriman Motor Bodong ke Vietnam Dibongkar, Pelakunya Warga Demak

Regional
Pemkab Aceh Barat Bangun 600 Jamban untuk Warga Miskin

Pemkab Aceh Barat Bangun 600 Jamban untuk Warga Miskin

Regional
8 Orang Meninggal akibat DBD di Solo, Mengapa Kasusnya Masih Tinggi?

8 Orang Meninggal akibat DBD di Solo, Mengapa Kasusnya Masih Tinggi?

Regional
Balita 7 Bulan di Bima Jadi Korban Penculikan

Balita 7 Bulan di Bima Jadi Korban Penculikan

Regional
Aturan Baru PPDB SMP di Banyumas 2024, Tak Boleh Lagi Numpang KK

Aturan Baru PPDB SMP di Banyumas 2024, Tak Boleh Lagi Numpang KK

Regional
Kurir Sabu 2,5 Kilogram Ditangkap di Magelang, Buron dari Jaringan Aceh-Jawa

Kurir Sabu 2,5 Kilogram Ditangkap di Magelang, Buron dari Jaringan Aceh-Jawa

Regional
16 Pekerja Migran Nonprosedural Terdampar di Pulau Kosong Nongsa

16 Pekerja Migran Nonprosedural Terdampar di Pulau Kosong Nongsa

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com