Soal Status Jokowi di PDI-P, Gibran: Ditanyakan ke PDI-P, Jangan ke Saya

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka meminta menanyakan langsung ke PDI-P terkait status Presiden Joko Widodo (Jokowi) di partai berlambang banteng itu.

Hal tersebut Gibran sampaikan ketika ditanyai terkait status Presiden Jokowi di PDI-P.

"Ya bisa ditanyakan ke partai saja (PDI-P). Jangan ke saya dong," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Putra sulung Presiden Jokowi mengatakan belum ada pembicaraan terkait status ayahnya di PDI-P.

Baca juga: Muncul Iklan Visi-misi Prabowo di TV, Gibran: Monggo Kalau Ada Kesalahan Kami Siap Ditegur Bawaslu

Diketahui, PDI-P sudah tutup buku terhadap Gibran karena telah diusung partai politik lain sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Begitu juga dengan adik iparnya Bobby Nasution yang tidak lagi menjadi kader PDI-P karena mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Belum (ada pembicaraan). Belum, belum. Kurang tahu saya ya," terang Gibran.

Sebelumnya, politikus PDI-P Masinton Pasaribu berpandangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya masih menjadi kader PDI-P.

Ini disampaikan saat ditanya mengenai status Jokowi usai putra sulung, putra bungsu dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution mendukung berada di kubu yang berbeda di pilpres.

"Ya harusnya masih, harusnya kan masih. Kalau belum ada dukungan," kata Masinton ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Ia lantas bertanya kepada awak media apakah Jokowi sudah mendeklarasikan dukungan untuk Pilpres 2024 kepada Prabowo-Gibran.

Awak media pun menyatakan belum mendengar Jokowi mendeklarasikan tersebut.

Oleh sebab itu, Masinton kembali mengatakan bahwa Jokowi seharusnya masih di PDI-P. Ditanya lebih jauh, apakah ada rencana pemanggilan DPP PDI-P terhadap Jokowi mengingat Gibran dan Bobby sudah tak sejalan, Masinton tidak mengetahuinya.

"Belum, belum. Ya kalau itu tanya DPP lah," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.