Menyoal Bencana Kelaparan di Yahukimo Papua yang Dibantah Pemerintah, Ada 24 Orang Meninggal

KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyangkal puluhan orang Papua meninggal karena kelaparan, menuai kritik. Dalam keterangan kepada media, ia mengatakan, "Itu tidak ada yang mati kelaparan. Bahwa di sana ada kekurangan pangan, iya“.

Sorotan terhadap penghalusan makna kata dari "kelaparan“ menjadi "kekurangan pangan“ telah mengundang perbincangan yang lebih luas, bagaimana pemerintahan Jokowi mereproduksi strategi komunikasi orde baru guna mengurangi gesekan di masyarakat.

Dalam keterangannya kepada BBC News Indonesia, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay menjelaskan bahwa maksud pernyataan Ma'ruf Amin adalah "untuk meluruskan berita awal mengenai adanya kematian massal. ternyata tidak ada".

Di sisi lain, Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menyiapkan rencana jangka pendek dan panjang untuk menanggulangi kelaparan yang berulang.

Baca juga: Bantahan soal Isu Kelaparan di Yahukimo dan Temuan Nakes Dianiaya KKB

Menghaluskan kata "kelaparan"?

Kabar puluhan orang Papua yang diduga mati kelaparan di Distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan Tengah, mencuat sekitar 25 Oktober lalu. Terakhir, datanya menunjukkan sebanyak 24 orang meninggal, tapi pemerintah belum mengumumkan kesimpulan penyebabnya.

Lima hari kemudian, atau tepatnya 30 Oktober, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan makan siang bersama tiga bakal capres yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Istana Negara. Foto mereka tersebar dengan “hidangan mewah” di atas meja makan.

Dua hari kemudian, atau pada 1 November, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi kasus kelaparan di Papua, apa yang disebutnya “kekurangan pangan”.

"Menurut Bupati Yahukimo, itu tidak ada yang mati kelaparan, bahwa di sana ada kekurangan pangan, iya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Nakes dari Kemenkes Sebut Tak Ada Bencana Kelaparan yang Menelan Korban Jiwa di Yahukimo

Situasi ini menjadi kritikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Kemungkinan, penghalusan kata (eufemisme) “kelaparan” menjadi “kekurangan pangan” terjadi dalam konteks ini, kata pendiri lembaga KedaiKOPI.

“Kejadiannya kurang pas saja, karena pada saat masyarakat kelaparan, presiden menampilkan makanan enak. Itu kurang bagus,” kata Hensat – sapaan Hendri Satrio kepada BBC News Indonesia, Jumat (03/11).

Hensat melanjutkan, tujuan eufemisme “kelaparan” adalah mengurangi polemik di masyarakat.

“Ini baru terjadi di era Jokowi, cerdas sekali memang di pemerintahan Jokowi, dalam mengelola kata-kata,” katanya.

Profesor Firman Noor, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN menilai penghalusan kata “kelaparan” merupakan upaya pemerintah “menyelamatkan muka”.

Musababnya, kata Firman, isu Papua sensitif, masih menyimpan persoalan HAM, kesehatan, sampai pendidikan yang tak kunjung selesai.

“Seperti luka bakar pada kulit, kalau tersentuh itu perih. Ini betul-betul dijaga citranya… Realitanya ini adalah bencana kelaparan,” katanya.

Baca juga: 5 Nakes dari Kemenkes Dianiaya KKB Saat Cek Kabar Kelaparan di Yahukimo

Secara umum, kata Prof Firman, eufemisme dalam kacamata politik merupakan upaya menyembunyikan kenyataan, memanipulasi pikiran masyarakat agar menjauh dari realita, dan mengesankan persoalan bukan sebagai masalah besar. Semua demi menjaga stabilitas rezim.

Semakin luas satu pemerintahan menggunakan eufemisme dalam menarasikan persoalan masyarakat, semakin otoriter pemerintahan tersebut.

“Eufemisme merupakan bagian dari propaganda pemerintah di negara-negara non-demokratis, dan otoriter,” tambah Prof Firman.

Ikuti jejak gaya komunikasi orde baru

BNPB INDONESIA via BBC Indonesia Pemerintah Indonesia akan membangun gudang stok pangan dan infrastruktur lainnya untuk mengatasi bencana kelaparan yang menimpa warga di dua distrik di Provinsi Papua Tengah.

Dalam peristiwa terbaru, Menteri Investasi Bahlil menggunakan istilah "pergeseran“ sebagai pengganti "relokasi” atau lebih tepatnya "penggusuran” terhadap masyarakat adat tua melayu di Rempang, Kepulauan Riau.

Contoh lainnya adalah istilah "mudik” dan "pulang kampung” yang pernah dilontarkan Jokowi dalam sebuah acara bincang-bincang televisi.

Saat itu, konteksnya pemerintah sedang merancang larangan bagi yang "mudik” dalam kebijakan pengetatan Covid-19, tapi mereka yang "pulang kampung” tak dipersoalkan.

"Kalau mudik itu di hari lebarannya. Kalau pulang kampung itu bekerja di Jakarta pulang ke kampung," kata Jokowi.

Baca juga: Pemkab Yahukimo Bantah 11 Warga Meninggal karena Bencana Kelaparan di Amuma

Kementerian Sosial pada 2019 juga menggantikan istilah "keluarga miskin“ menjadi "keluarga prasejahtera“ melalui sebuah kebijakan.

Alasannya, untuk menghilangkan stigma sosial di masyarakat terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana dikutip dari laporan Tirto.

Selain itu, penelitian oleh Kasri Riswadi dari Univeritas Hasanuddin juga menunjukkan Presiden Jokowi untuk periode 2014-2019 dalam pernyataan resminya beberapa kali menghaluskan kata-kata yang sebenarnya.

Misalnya, perlambatan ekonomi (semestinya krisis ekonomi), penyegaran (semestinya pergantian), proses hukum (semestinya penangkapan), gesekan (semestinya pertikaian, kericuhan), situasi tetap aman dan damai (semestinya tidak rusuh), serta mengganggu proses-proses demokrasi (aksi orang-orang yang tidak terima hasil pemilu).

Sebagian diksi eufemistis di era Jokowi juga pernah digunakan orde baru, seperti penyesuaian harga (semestinya kenaikan harga), dan keluarga prasejahtera (semestinya keluarga miskin).

Baca juga: 23 Orang Meninggal karena Kelaparan di Yahukimo, Wapres Instruksikan Kirim Bantuan

Beberapa diksi lain di orde baru yang masih bertahan sampai sekarang antara lain bantuan asing (semestinya pinjam/utang), penggunaan fasilitas negara (semestinya penyelewenangan), dan rawan pangan (semestinya kelaparan), pengamanan (semestinya penangkapan/penculikan), penertiban (semestinya penggusuran).

"Bahasa eufemisme [orde baru] itu juga banyak terjadi di beberapa masa kepemimpinan setelah reformasi, tidak hanya di zaman Jokowi. Itu terus direproduksi hingga hari ini,“ kata peneliti politik dari BRIN lainnya, Nina Andriana.

Meskipun gaya penghalusan makna dipertahankan dari setiap rezim, saat ini masyarakat lebih punya peluang untuk skeptis atas narasi yang disampaikan elit politik.

"Apalagi anak-anak muda sekarang. Bisa memberitahu orang tua tanpa ragu, bahwa itu sebenarnya bisa dicari tahu,” tambah Nina.

Tapi ia tak menutup kemungkinan terdapat kelompok masyarakat yang sudah punya pendirian menerima apa pun yang disampaikan elit pemerintah apa yang disebut sebagai "post-truth”.

Baca juga: 11 Warga di Yahukimo Dilaporkan Meninggal karena Kelaparan, Kepala Distrik Sebut Faktor Cuaca Berpengaruh

Meremahkan krisis kemanusian

Walhi Papua via BBC Indonesia Warga Kabupaten Lanny Jaya, Papua, dipotret setelah gagal memanen hasil kebun mereka yang terserang cuaca ekstrem.

Amnesty Internasional Indonesia mengatakan, “Pernyataan [Wapres Ma’ruf Amin] tersebut meremehkan krisis kemanusiaan yang tengah melanda sebagian Tanah Papua, termasuk di wilayah Yahukimo”.

Amnesty International Indonesia juga mengutip data BPS 2020 – 2022 yang menyebutkan prevalensi kerawanan pangan di Tanah Papua di atas prevalensi nasional.

“Penting untuk menyadari bahwa situasi kelaparan di Papua bukanlah isu baru dan menandakan belum seriusnya negara memenuhi hak-hak dasar Orang Asli Papua,” tulis laporan tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman meminta pemerintah pusat berhenti untuk bermain kata-kata dalam penanggulangan kelaparan di Papua.

Baca juga: 11 Warga Dilaporkan Meninggal akibat Bencana Kelaparan di Yahukimo

"Yang perlu diperhatikan pemerintah bukan lagi menggambarkan situasi yang ada, tapi bagaimana repons untuk mengatasi persoalan ini untuk konteks jangka pendek dan panjang,” katanya.

Ungkapan penghalusan kata "kelaparan”, kata Armand, pada akhirnya bisa berbuntut penanganan yang akhirnya direspons untuk jangka pendek. " Ini cara kerja seperti pemadam kebakaran,” katanya.

Berdasarkan laporan Katadata, kasus kelaparan yang berujung kematian di Papua bukan pertama kali terjadi.

Pada 2005 (55 kasus kematian), 2006 (15 kasus kematian), 2009 (92 kasus kematian), 2022 (tiga kasus kematian), dan 2023 (29 kasus kematian).

Armand juga meminta agar pemerintah membuat perencanaan yang sistematis dengan pengetatan pengawasan pada anggaran otonomi khusus.

"Ada problem di Papua, jangan hanya dilimpahkan ke pemerintah lokal, tapi ke pemerintah pusat sebagai lembaga pembina dan pengawas,” katanya.

Baca juga: Daftar Indikator Tujuan 2 SDGs Tanpa Kelaparan

Apa rencana pemerintah?

Dalam keterangan terbaru, pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sorni Paskah Daeli mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rencana jangka pendek dan panjang.

Rencana jangka pendek, membangun gudang logistik di sekitar lokasi yang sering terjadi bencana, memperbaiki jalan darat, dan menambah landasan pacu agar pesawat besar yang mengirim bantuan logistik bisa mendarat.

Jangka panjangnya, pemerintah akan mencari varietas unggul seperti umbi-umbian dengan melakukan transfer teknologi pertanian. Varietas unggul ini diharapkan tetap tahan terhadap cuaca ekstrem.

“Secara umum, Pemerintah Daerah juga belum menyentuh teknologi pertanian disana, sehingga warga masih menjalankan metode pertanian secara tradisional,” kata Sorni dalam keterangan resminya.

Bantuan yang telah dikirim ke Distrik Amuma sejauh ini berupa pangan dan sandang lebih dari 19 ton. Selanjutnya, BNPB direncanakan akan mengirimkan bantuan, mengingat surat penetapan status kedaruratan sudah dikeluarkan oleh Bupati Yahukimo.