Indeks Pembangunan Manusia di Brebes Terendah di Jateng, Ini Sebabnya

BREBES, KOMPAS.com - Dalam periode 2019-2022, skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes selalu di posisi terendah di Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, Brebes menempati nomor terakhir dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng dengan nilai skor 66,23 persen.

Skor tersebut terpaut cukup jauh dibandingkan dengan IPM ideal Jawa Tengah sebesar 72,16 persen.

Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin mengungkapkan, setidaknya ada dua indikator mengapa skor IPM Brebes masih rendah. Yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: 3 Wartawan Gadungan Diarak Massa Usai Peras Petani di Brebes, Pelaku Minta Rp 15 Juta ke Korban

"Untuk skor IPM Brebes saat ini 66,23 persen, jauh tertinggal dari kabupaten/kota lain," kata Urip, kepada wartawan, Kamis (26/10/2023).

Urip mengaku, terus berupaya menaikan IPM. Salah satunya dengan mengajak dinas terkait untuk membedah satu per satu dimensi atau variabel pembentuk IPM dari tingkat desa.

Urip mencontohkan, untuk dimensi pengetahuan ada dua sub dimensi, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

"Kita akan mendalami masing-masing dimensi ini. RLS kita masih rendah, yaitu 6,3 tahun," ujar Urip.

"Kemarin kita mencoba dalami per desa. Kemarin kita temukan, warga usia 25 tahun sekolah SMP pun tidak. Kita mulai dari desa per desa, kemudian kecamatan baru ditarik ke kabupaten. Itu jauh lebih riil untuk mencari data dasar untuk evaluasi RLS," sambung Urip.

Dijelaskan Urip, jamban sehat juga menjadi salah satu rendahnya IPM Brebes yang sebenarnya bisa diselesaikan.

Tak hanya itu, bidang pendidikan, untuk angka putus sekolah di Kabupaten Brebes juga masih tinggi.

"Kami meyakini upaya yang dilakukan oleh Pemkab Brebes di tahun 2023 cukup untuk menaikkan IPM. Kami berharap, upaya ini bisa menaikkan dari skor IPM tahun 2022," ujar Urip.

Data BPS Jawa Tengah, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Brebes masih sangat rendah yaitu 69 tahun 7 bulan dibandingkan dengan AHH Nasional yang mencapai 71 tahun 8 bulan.

Bahkan, apabila dibandingkan dengan wilayah Karisidenan Pekalongan, Kabupaten Brebes, cukup jauh tertinggal di mana Kota Tegal dengan nilai AHH, 75 tahun.

Sementara HLS Brebes menunjukkan indikasi yang cukup positif pada angka 12, 15 tahun apabila dibandingkan dengan angka ideal Provinsi Jawa Tengah sebesar 12 tahun 8 bulan.

Selanjutnya, ditinjau dari dimensi kesejahteraan, pengeluaran per kapita Kabupaten Brebes mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10.514.000 per tahun.

Angka tersebut masih cukup jauh di bawah angka ideal pengeluaran per kapita Nasional pada tahun 2022 yang telah mencapai angka Rp 11.479.000 per tahun.

Artinya, rata-rata pengeluaran masyarakat Brebes Rp 28.000 per hari untuk belanja kebutuhan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes, Caridah mengungkapkan, pendidikan ada indikator yaitu RSL yang perlu ditingkatkan lagi.

Hal itu membutuhkan kesadaran bersama semua warga Brebes, agar bisa menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Gerakan Kembali (GKB) adalah salah satu upaya untuk menaikan RLS.

"Upaya lain juga ada SMP Terbuka, Kelas Hybrid, Kelas Virtual, Bidik Misi Mahasiswa," ungkap dia.

Upaya lain untuk meningkatkan RLS, lanjut dia, adalah program Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk warga usia 22-55 tahun agar bisa kembali bersekolah lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kemudian program lain, warga Brebes harus memperbaharui Kartu Keluarga, untuk mengubah tingkat pendidikan dan angka meninggal dunia.

"Program Dindikpora dengan Dindukcapil adalah 'Kabar Ibu', KK baru melalui ijazah baru," pungkasnya.

Baca juga: Gelontorkan Rp 3,7 Miliar, Pemkab Brebes Beli Motor Matic untuk 116 Kades

Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ineke Try Sulistyowaty menyebut, banyak kendala yang di bidang kesehatan dalam upaya menaikkan IPM.

Salah satunya SDM tenaga kesehatan yang harus selalu diupgrade keilmuannya melalui peningkatan kapasitas.

Hal ini lantaran dunia medis terus berkembang dengan peralatan-peralatan yang lebih modern sementara kompetensi nakes masih mengacu pada pedoman yang lama.

"Alat-alat kesehatan sekarang banyak yang baru, banyak SDM nakes yang kurang paham mengoperasikan. Kemudian dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, upaya pencegahan, dan menekan AKI dan AKB juga kurang maksimal," ungkap dia.

"Jumlah nakes di Brebes sampai ribuan, kalaupun harus ada peningkatan kapasitas, ini butuh biaya sangat besar," sambung dia.