Jokowi Perintahkan Menteri Bahlil Bertemu Warga Rempang

CILEGON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo buka suara soal kericuhan di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau yang terjadi antara warga dengan aparat penegak hukum. 

Dikatakan Jokowi, penolakan relokasi warga karena kurangnya komunikasi. 

"Itu komunikasi kurang baik saja. Saya yakin kalau warga diajak bicara diberikan solusi," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Kota Cilegon. Selasa (12/9/2023). 

Baca juga: Soal Ricuh di Pulau Rempang, Jokowi: Bentuk Komunikasi yang Kurang Baik

Jokowi menjelaskan, warga yang direlokasi sudah bersepakat akan diberikan lahan seluas 500 meter dan bangunan. Namun, karena tidak ada komunikasi terjadi penolakan dari warga. 

"Sebetulnya sudah ada kesepakatan akan diberi lahan 500 meter ditambah bangunannya tipe 45. Tapi ini tidak dikomunikasikan kurang baik jadi masalah," ujar dia. 

Jokowi pun menginstruksikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk bertemu dengan masyarakat memberikan penjelasan dan solusi terbaiknya. 

"Mungkin besok Menteri Bahlil akan berangkat ke sana memberikan penjelasan," tandas Jokowi. 

Baca juga: Mahfud Sebut Sudah Ada Kesepakatan Kompensasi Sebelum Warga Rempang Direlokasi

Seperti diketahui, unjuk rasa warga di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) terkait penolakan relokasi 16 titik kampung tua yang telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.  

Relokasi dilakukan akibat adanya proyek strategis nasional Rempang Eco City.