Sejarah Pemindahan Ibu Kota Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945

KOMPAS.com - Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jakarta telah dikenal sebagai ibu kota negara.

Secara de facto, Jakarta menjadi ibu kota negara pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kota ini.

Baru pada 1961, Jakarta menjadi ibu kota negara secara de jure berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961.

Baca juga: Geostrategi Bung Karno Pindahkan Ibu Kota Negara

Namun pada perjalanannya, masalah keamanan dan kedaulatan memaksa ibu kota Indonesia beberapa kali berpindah sementara dari Jakarta.

Berikut adalah rangkuman sejarah pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan.

Baca juga: 3 Daerah yang Pernah Jadi Ibu Kota Indonesia, Ternyata Pernah 2 Kali di Pulau Sumatera

1. 4 Januari 1946, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Yogyakarta

Pada tahun-tahun pertama pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, ibu kota negara di Jakarta berada di bawah tekanan.

Masuknya tentara NICA pada 29 September 1945, ditambah masih adanya sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik membuat suasana memanas.

Baca juga: Mengapa Jakarta Menjadi Ibu Kota Indonesia?

Sejumlah petinggi negara mencoba bertahan di Jakarta, hingga pada 1 Januari 1946 di kediaman Ir.Soekarno digelar rapat yang menyepakati untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia dari lingkup daerah.

Namun pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan agar ibu kota negara dipindahkan sementara dari Jakarta ke Yogyakarta.

Rencana ini mulai dijalankan pada tanggal 3 Januari 1946 malam, di mana para petinggi negara dipindahkan secara diam-diam dengan kereta api.

Sementara selama ditinggalkan, kendali keamanan diserahkan kepada Letkol Daan Jahja yang juga menjabat Gubernur Militer Kota Jakarta.

Selain itu, kedudukan Perdana Menteri Sutan Sjahrir tetap dipertahankan untuk berada di Jakarta.

Pada 4 Januari 1946 dini hari, rombongan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta dan ibu kota negara dan pemerintahannya resmi dijalankan dari Gedung agung sebagai istana kepresidenan.

Jalannya pemerintahan ibu kota negara di Yogyakarta berlangsung hingga jatuhnya Yogyakarta pada Agresi Militer Belanda I.

Kompas.com/Wijaya Kusuma Suasana Istana Kepresiden Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (28/6/2023). Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1946 dilakukan di tempat ini.

2. 18 Juni 1948, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Bireuen

Kota Bireuen memang tidak tercatat di buku sejarah sebagai ibu kota negara, namun kota ini sering disebutkan pernah menjadi ibu kota sementara selain Yogyakarta dan Bukittinggi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu 14 November 2015, menyebut bahwa Bireuen memang pernah menjadi ibu kota negara.

Menurut Jusuf Kalla, Ir.Soekarno hijrah Yogyakarta ke Bireuen pada 18 Juni 1948 dan mengendalikan pemerintahannya dalam keadaan darurat selama seminggu.

Sebagai catatan, saat itu Bireuen merupakan pusat kemiliteran Aceh yang memiliki letak sangat strategis dalam memblokade serangan Belanda di Medan Area yang telah menguasai Sumatera Timur.

Walau begitu, hingga kini masih terdapat perdebatan apakah saat itu Ir.Soekarno benar-benar memindahkan ibu kota negara sementara ke Bireuen atau hanya mengadakan kunjungan kerja biasa.

3. 19 Desember 1948, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Bukittinggi

Kota Bukittinggi pernah berperan sebagai ibu kota negara setelah Yogyakarta diduduki Belanda, terhitung Desember 1948 hingga Juni 1949.

Sebelumnya, Bukittinggi telah berstatus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera yang diputuskan pada 9 Agustus 1947.

Saat itu, Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pasca Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada Agresi Militer Belanda II.

Hal itu diputuskan pada rapat mendesak pada 19 Desember 194 yang dilakukan oleh kabinet di Yogyakarta yang menghasilkan keputusan penting yang tercantum pada pesan kawat.

Pesan kawat tersebut kemudian dikirimkan kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukittinggi, serta Mr. Maramis dan dua tokoh lainnya yang berada di India.

Pesan kawat itu berisi tentang penyerahan mandat untuk memimpin suatu pemerintahan darurat. Namun dalam perjalanannya, mandat lewat surat kawat tersebut tidak benar-benar sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara diakibatkan kekacauan yang terjadi.

Walau begitu, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tetap dibentuk dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua hingga tanggal Ir. Sukarno dan Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta.

4. 27 Desember 1949, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Yogyakarta

Sesuai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bersama dengan Kerajaan Belanda tergabung dalam konfederasi Uni Belanda-Indonesia yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Republik Indonesia Serikat berdiri pada 27 Desember 1949 dengan beberapa negara bagian, satuan kenegaraan, dan daerah swapraja.

Saat itu, Ir.Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS sedangkan Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri RIS.

Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya.

Wilayah Negara Republik Indonesia saat itu meliputi Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Tengah, Tapanuli, dan Yogyakarta.

Pemangku jabatan wali negara Negara Republik Indonesia saat itu dijabat oleh Mr.Assaat yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Republik Indonesia Serikat berdiri hingga 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bertahap Mulai 2024, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke IKN Nusantara

Pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke luar Jawa.

Melalui serangkaian kajian, Presiden kemudian menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Lebih lanjut pada 17 Januari 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama "Nusantara".

Suharso mengatakan bahwa pemilihan nama “Nusantara” memiliki alasan yaitu kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

KOMPAS.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Titik Nol Nusantara

Ditunjuk pula Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta, yang dilantik Presiden pada Kamis, 10 Maret 2022.

Selanjutnya pada 30 Mei 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan desain Pohon Hayat sebagai logo Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).

Menteri Basuki menjelaskan pembangunan IKN Nusantara dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Adapun pemindahan pemerintahan pusat termasuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke IKN Nusantara akan dilakukan bertahap mulai dari istana dan 6 kementerian pada tahun 2024.

Sumber:
indonesiabaik.id  
kesbangpol.kulonprogokab.go.id  
munasprok.go.id  
bukittinggikota.go.id  
ikn.go.id  
kemenkopmk.go.id  
pu.go.id  
menpan.go.id  
kompas.com (Penulis : Rosiana Haryanti, Editor : Bayu Galih, Vanya Karunia Mulia Putri)