Baku Tembak Aparat dan OPM Kembali Picu Gelombang Pengungsi Nduga

Selain itu, pihak TNI/Polri juga masih melakukan "operasi penegakan hukum“ di Kabupaten Nduga, terhadap mereka yang terlibat dalam pembakaran pesawat di Papua dan penyanderaan pilot Susi Air.

"Karena dari beberapa orang itu kan memang ada yang masuk dalam daftar pencarian orang kita,“ jelas Donny.

Seruan tarik pasukan demi kemanusian

Bagaimanapun, perang antara TNI/Polri dengan OPM telah membawa kesengsaraan bagi warga sipil.

Seruan agar TNI/Polri dan OPM mengambil jeda kemanusiaan pun pupus di tengah jalan.

Kedua belah pihak masih sama-sama keras untuk saling menyerang, tanpa mempertimbangkan keberadaan nasib pengungsi, kata Pengurus Gereja Gema Injil di Tanah Papua, Pendeta Eliezer Tabuni.

"Memang hari-hari ini perlu juga kita pertimbangkan tentang nasib pengungsi. Negara punya pikiran atau tidak… Mereka tidur di luar, makan tidak benar, dari negara ini sudah timbang, pikir atau tidak?“ kata Eliezer bertanya-tanya.

Menurutnya, cara paling mudah untuk berpihak kepada warga sipil adalah penarikan pasukan dari Papua. "Kami minta mengurangi tenaga militer, atau pasukan non-organik ditarik, supaya [pengungsi] bisa masuk [pulang],“ kata Eliezer.

Kontak senjata ini terus terjadi, karena pihak OPM merasa "memiliki lawan”. "Kalau ada lawan, pengungsi tidak bisa masuk,” kata Eliezer.

Baca juga: TNI-Polri Tangkap 2 Orang Terkait KKB, 1 di Antaranya Diduga Pembunuh 11 Warga Nduga

Menurut laporan Amnesty International Indonesia pada periode 2018 - 2022, terdapat setidaknya 94 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang menewaskan setidaknya 179 warga sipil.

Jumlah korban yang meninggal dari pihak TNI sebanyak 35 jiwa dari 24 kasus pembunuhan di luar hukum, sembilan anggota Polri dari delapan kasus, dan 23 anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua dari 17 kasus.

“Selama puluhan tahun, Jakarta menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan. Pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman ini,” kata Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia, dalam sebuah pernyataan.

Pegiat HAM Papua, Theo Hasegem, mengatakan untuk mencabut nestapa para pengungsi, kedua belah pihak baik pemerintah dan OPM " harus ada yang mengalah untuk melakukan dialog”.

Baca juga: Dua Kali Baku Tembak Aparat dan KKB di Nduga Papua, Ada yang dari Pagi sampai Sore

"Kalau itu tidak dilakukan, nanti semua pihak akan jadi korban. Lebih khusus itu adalah masyarakat sipil, itu susah,” kata Theo.

Kasus baku tembak TNI/Polri dengan OPM yang memicu gelombang pengungsi bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, terjadi eksodus ribuan warga Kabupaten Nduga dalam peristiwa pembunuhan pekerja proyek Trans Papua.

Kasus perpindahan pendudukan karena konflik bersenjata juga terjadi lokasi lainnya seperti di Maybrat dan pengungsi di Intan Jaya.