JAMBI, KOMPAS.COM - Pengamat soroti pernyataan Pemerintah Kota Jambi yang menyebut laporan ke polisi dalam kasus Tiktok Syarifah Fadiyah Alkaff hanya memberi efek jera.
Hal itu mendandakan pemerintah tidak memahami prinsip demokrasi ketika ada warga ingin menyampaikan keluhan atau kritikan.
“Pemerintah yang berniat memberikan efek jera pada warga yang mengeluh atau mengkritik adalah ciri pemerintah yang tidak paham esensi demokrasi,” kata Ferdiansyah Rivai, pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya Ferdiansyah, Selasa (6/6/2023).
Baca juga: Duduk Perkara Konflik Pemkot Jambi Vs Bocah SMP Pengkritik Wali Kota
“Dalam kasus ini sebenarnya bukan dalam konteks ada yang salah atau benar secara personal. Tapi konteks warga yang mengeluhkan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan menurutnya ada keterlibatan pemerintah. Itu ‘kan sunatullah hidup bernegara,” tambahnya.
Seharusnya, kata dosen mata kuliah Hubungan Internasional itu, Pemkot Jambi memanfaatkan fungsi strukturalnya untuk menampung keluhan masyarakat.
Baca juga: Siswi SMP yang Kritik Wali kota Minta Maaf, Pemkot Jambi Akan Cabut Laporan
“Kalau sudah berarti strategi humasnya perlu dipertanyakan. Sudah sesuai nggak kehumasannya dengan iklim demokrasi?” tambah alumni Universitas Gadjah Mada ini.
Selain itu, Ferdi juga meminta para pejabat dan pegawai instansi pemerintahan belajar dari kasus Syarifah ini.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.