Kisah Pejabat Gorontalo Utara Berjuang demi Pembangunan BTS hingga Nyaris Kecelakaan, Kini Kecewa Proyek Malah Dikorupsi

GORONTALO, KOMPAS.com – Belum hilang bayangan rasa lelahnya melayani pembangunan base transceiver station (BTS) di desa-desa pelosok Kabupaten Gorontalo Utara, Aljum Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara sudah mendengar proyek ini dikorupsi.

Ia adalah saksi bagaimana pembangunan BTS ini dilaksanakan di daerah terpencil di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, daerah yang baru berdiri pada 2 Januari 2007.

Sebagai daerah baru, Gorontalo Utara sangat membutuhkan infrastruktur, termasuk untuk fasilitas komunikasi.

“Saya nyaris kecelakaan saat melakukan survei di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tolinggula,” kata Aljum, menceritakan kisah perjuangannya membantu tim Kementerian Kominfo saat membangun BTS.

Baca juga: Menkominfo Korupsi BTS, Wapres Jamin Proyek Tol Langit Tetap Jalan

Aljum masih mengingat saat mobil yang ditumpanginya melalui medan yang sulit, kendaraan ini harus menjangkau desa terpencil.

Saat melewati sebuah jembatan kayu mungil, ia nyaris jatuh ke dalam sungai. Untung warrga desa cepat menolong dan menyelamatkannya.

Ia sadar untuk bisa menjangkau desa Cempaka Putih ini dibutuhkan mobil khusus yang mampu melewati medan berat.

Desa ini merupakan desa baru, letaknya berada di ketinggian yang berbatasan dengan hutan. Desa ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Aljum menceritakan pembangunan BTS di desa ini merupakan program tahun anggaran 2019-2020.

Di Gorontalo Utara, terdapat 3 situs yang dibangun. Ketiga lokasi pembangunan BTS ini adalah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola, Desa Cempaka Putih dan Desa Papualangi di Kecamatan Tolinggula.

Ketiga desa ini mengalami blank spot, tidak ada layanan jaringan telekomunikasi seluler.

Sehingga, pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan pembangunan 3 BTS.

Usulan ini kemudian disetujui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Layanan telekomunikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi Gorontalo Utara adalah daerah baru yang dimekarkan. Kami menyambut gembira pembangunan BTS, ini merupakan perjuangan untuk memajukan daerah, mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” tutur Aljum.

Aljum bersemangat membantu pembangunan menara pemancar ini.

Sebagai orang yang bekerja di daerah yang relatif baru berdiri, Aljum berusaha maksimal memfasilitasi proses pengurusan pendirian BTS ini.

Dia mengatakan, jika pembangunan BTS ini berhasil, maka yang diuntungkan adalah Kabupaten Gorontalo, daerah layanannya.

Persyaratan dari Kementerian Kominfo bagi daerah yang menerima hibah pembangunan Menara BTS ini adalah keharusan memfasilitasi dan membantu pengurusan adimistrasinya, menyiapkan dan fasilitas lahan tanah hibah minimal 15x15 meter, membantu survei lapangan, menyosialisasikan ke pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta membantu pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

Baca juga: Kecewa dengan Tower BTS 4G di Semau, Warga NTT: Kami Sempat Berencana Membongkarnya

Kabupaten Gorontalo Utara mendapat hibah pembangunan Menara BTS sebanyak 9 buah.

Pembangunan BTS ini diharapkan akan mampu membuka isolasi komunikasi yang selama ini masih mendera masyarakat desa pelosok.

“Yang sulit ini mencari lahan hibah, tidak gampang. Kami bolak-balik namun tetap sulit. Akhirnya kami menggunakan tanah desa,” ujar Aljum.

Kalau pun mendapat tanah, belum tentu lokasinya cocok. Masalah ini dirasakan para staf yang bertugas mencari lahan pendirian Menara BTS ini.

Para petugas ini benar-benar memastikan lokasi yang akan dibangun menara BTS memenuhi syarat.

Aljum menuturkan, ada beberapa desa yang terpaksa direlokasi pembangunan Menara BTS-nya karena tidak memenuhi syarat teknis.

Namun, juga ada desa yang memenuhi persyaratan namun tidak ada yang mau menyiapkan tanah hibah, mereka mau minta ganti rugi.

“Karena memang tidak ada anggaran untuk membeli tanah, maka pembangunan Menara BTS ini direlokasi ulang,” ujar Aljum.

Ia membayangkan desa-desa di Gorontalo Utara yang selama blank spot, tidak ada signal, akan menjadi desa yang maju, masyarakatnya melek teknologi informasi dan mampu menggunakan layanan ini untuk mendorong perekonomian warga dan meningkatkan kesejahteraan.

“Isolasi komunikasi akan segera terbuka, wajah desa akan semakin dikenal, dan masyarakatnya akan segera menikmati layanan komunikasi terbaik,” ucap Aljum.

Kecewa proyek dikorupsi

Aljum sempat berpikir mengapa Kementerian Kominfo tidak menganggarkan dana untuk pembelian tanah.

“Tentu saya kecewa setelah mengetahui kabar adanya korupsi di proyek pengadaan Menara BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo. BTS yang sudah dibangun tidak maksimal layanannya, sering macet-macet jaringan. Jika punya anggaran yang besar, mengapa tidak diberikan dana alokasi khusus ke daerah,” ujar Aljum.

Selama mendampingi tim dari Kementerian Kominfo membangun Menara BTS 4G Bakti Kominfo, Aljum tidak pernah tahu berapa nilai anggaran 1 menara.

Di lokasi pembangunannya juga tidak dipasang nama papan proyek.

Saat datang petugas dari BPK dan Kejaksaan, Aljum mengaku hanya menyampaikan proses administrasinya.

Sampai saat ini, Aljum mengungkapkan masih ada desa yang tanpa sinyal komuniaksi seluler, antara lain Desa Sembihingan, Kecamatan Biau dan Desa Kikia, Kecamatan Sumalata.

Desa-desa ini sementara diusulkan melalui aplikasi Pasti, sebuah layanan sistem informasi untuk permohonan akses internet.

Aplikasi ini sudah digunakan untuk pengusulan sejak 2022 setelah ada laporan masalah yang tidak mendapat respons, termasuk untuk mendapatkan akses internet gratis.

Aljum mengungkapkan, di wilayah kerjanya masih ditemukan desa-desa yang blank spot, misalnya Dunu dan Talite.

Instansinya sudah mengusulkan ke sejumlah provider seperti Telkomsel atau XL untuk membangun menara BTS.

Diakuinya, misi perusahaan ini adalah mencari keuntungan, sementara jika membangun fasilitas di desa yang tidak seberapa besar jumlah penduduknya tidak akan mencapai nilai keekonomisan.

Para provider ini akhirnya tidak jadi membangun infrastrukturnya.

Di Desa Wapalo Kecamatan Atinggola, lebih dari 100 KK mengalami blank spot. Telkomsel tidak mau membangun BTS karena biaya operasionalnya tinggi.

“Bagi kami dan warga desa, layanan telekomunikasi ini sangat bermanfaat,” tutur Aljum.

Aljum mengungkapkan rasa kecewanya setelah tahu bantuan ini disalahgunakan yang mengakibatkan layanan yang diterima masyarakat tidak maksimal.

“Perlu ada evaluasi dan pelibatan pemerintah daerah ke depannya, perlu pembagian yang lebih rasional antara pemerintah daerah dan pusat. Jangan asal bangun,” kata Aljum.

Aljum juga berharap program ini harus diteruskan untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Lain lagi cerita pembangunan menara BTS 4G Bakti di Kabupaten Boalemo.

Delvianris Badu, Pengendali Jaringan Komunikasi di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian ini mengungkapkan di daerahnya mendapat bantaun 14 menara BTS dan sebuah repeater.

“Kami mendapat bantuan pembangunan 14 menara BTS dan sebuah repeater,” kata Delvianris Badu.

Delvianris Badu mengatakan, distribusi pembangunan bantuan dari Kementerian Kominfo ini ditempatkan di Desa Kramat kecamatan Mananggu untuk repeater, sementara 14 BTS tersebar di sejumlah desa.

Baca juga: Pekerja BTS yang Disandera KKB di Pegunungan Bintang Sudah Dievakuasi

Ia merinci pembangunan menara BTS ini berada di Desa Batukramat, Balate Jaya dan Karya Murni di Kecamatan Paguyaman, Desa Apitalawu, Bangga, Bukit Karya, Limbatihu, Lito, Olibu dan Desa Towayu di Kecamatan Paguyaman Pantai.

“Pembangunannya mulai tahun 2021. Semua pembangunan menara BTS ini baik, tapi kami tidak dapat informasi berfungsi dengan baik atau tidak, sampai saat ini kami belum turun lapangan dan juga belum ada laporan yang masuk,” ujar Delvianris Badu.

Untuk pembangunan Menara BTS 4G di Kabupaten Pohuwato, Kementerian Kominfo juga telah membangun di sejumlah desa yang selama ini tidak ada layanan komunikasi seluler.

Mohamad Anunu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian (TIP) Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Pohuwato mengatakan, pembangunan Menara BTS 4G di daerah berada di 7 desa yang berada di 4 kecamatan.

Lokasi BTS ini berada di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Desa Malango Kecamatan Taluditi, Desa Bohusami, Tuweya, Bukit Harapan dan Desa Yipilo Kecamatan Wonggarasi serta Desa Wanggarasi Tengah Kecamatan Lemito.

Jangkauan rendah dan tak maksimal

Semua BTS ini berfungsi, hanya saja jaringan untuk panggilan suara (voice call) tidak bisa dilakukan.

“Pembangunan jaringan hanya 4G, tidak bisa menelepon panggilan suara, hanya bisa menelepon jika memakai aplikasi WhatsApp,” ujar Mohamad Anunu.

Ia mengaku pernah melakukan konfirmasi ke pusat terkait layanan ini. Namun, ia mendapat jawaban memang demikian untuk layanan 4G.

Mohamad Anunu juga mengungkapkan jika wilayah cakupan (coverage area) BTS ini tidak maksimal, hampir semua BTS 4G Bakti Kominfo.

“Jangkauan rendah dan terbatas,” ucap Mohamad Anunu.

Pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tersebar di seluruh Indonesia kini telah membuahkan masalah.

Baca juga: Pekerja BTS yang Disandera KKB di Pegunungan Bintang Sudah Dievakuasi

Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk sang Menteri.

Masyarakat di pelosok yang belum mendapatkan layanan komunikasi seluler berharap kasus ini tidak boleh membuat program pembangunan berikutnya terhenti.

Masih banyak warga yang ingin menikmati mudahnya komunikasi untuk kesejahteraan mereka.