NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemutusan jaringan listrik di RSUD Nunukan, Kalimantan Utara, selama 2 jam oleh PLN, menuai polemik dan sorotan tajam masyarakat.
Direktur RSUD Nunukan Dulman mengatakan, PLN tidak menghargai nyawa pasien dan terlalu saklek dalam menerapkan aturan. Sehingga tidak mempertimbangkan kondisi pasien yang sedang operasi, atau bayi-bayi yang sedang membutuhkan continuous positive airway pressure (CPAP) maupun perawatan inkubator.
"Uang kas kita bulan ini ada sekitar Rp 400 juta, tapi keuangan RSUD dalam kondisi menimbang mana yang harus didahulukan antara membayar tagihan ketersediaan obat yang sedang habis Rp 300 juta, atau untuk membayar tagihan rekening PLN Rp 145 juta,’’ujarnya, Selasa (23/5/2023).
Dulman mengakui, PLN sudah bersurat pada Jumat 19 Mei 2023. Di dalam surat itu PLN memberikan peringatan soal waktu pembayaran tagihan rekening yang harus dilunasi paling lambat Sabtu 20 Mei 2023.
Dia pun mencoba menghubungi manager PLN Nunukan, agar memberikan kebijakan untuk memperpanjang waktu tagihan hingga 25 Mei 2023. Hal ini karena mendahulukan pembayaran obat karena stok yang menipis.
"Tapi permohonan itu tidak dianggap. Akhirnya datang dua petugas PLN memutus listrik kami. Timbul gejolak di ruang ICU, ada bayi megap-megap, dan pasien yang dioperasi mengeluhkan kondisi itu,’’ kata Dulman.
Ia mengaku sangat menyesalkan perlakuan tersebut. Hal ini karena seharusnya, PLN bisa mempertimbangkan kondisi darurat di RSUD.
Dia mengatakan sebagai sesama pimpinan instansi plat merah di perbatasan RI – Malaysia, seharusnya sama-sama memahami urgensi masalah.
‘’Saya sudah menelepon manager yang baru, dan memohon supaya jangan langsung putuskan listrik. Saya takut terjadi apa apa dengan pasien. Tapi itu percuma, karena ternyata kebijakan yang kita harapkan tidak juga diberikan,’’ imbuhnya.
Baca juga: Polres Manggarai Barat Terima Hibah 25 Kendaraan Listrik Bekas KTT ASEAN
Meski RSUD Nunukan memiliki genset, dia mengatakan dayanya tak cukup untuk menyokong operasional kebutuhan vital.
‘’RSUD memiliki genset, tapi kondisinya sudah mesin tua. Kita sering service tapi karena usianya sudah lama, ada saja yang kurang,’’ katanya.
Dulman juga tidak membantah, kebutuhan genset, menjadi salah satu fokus masalah yang butuh penanganan segera. Hal tersebut sebagai antisipasi kondisi kelistrikan Nunukan, yang terkadang tidak berjalan normal.
Begitu listrik RSUD diputus sementara, Dulman kalang kabut meminta BPD Kaltimtara untuk membuka rekening dan membayarkan tagihan rekening listrik RSUD Nunukan sebesar Rp 145 juta.
Pemutusan yang dilakukan hari Minggu, membuat permohonan Dulman harus mendapat izin pusat, dan butuh waktu konfirmasi.
"Saya kebingungan dan memohon ke orang BPD Kaltimtara bagaimana agar segera terbayar tagihan PLN. Saya tidak tenang dan takut terjadi apa-apa pada pasien. Syukurlah, permohonan itu bisa diterima. Akhirnya tagihan PLN terbayar,’’ lanjutnya.