Menilik Cara Ruksamin Kembangkan Kabupaten Konawe Utara

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kabupaten Konawe Utara memiliki sejumlah masalah. Dua di antaranya adalah infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua masalah tersebut menjadi tantangan Ruksamin saat memimpin Kabupaten Konawe Utara pada 2016. Meski sudah 9 tahun ditetapkan sebagai kabupaten baru, saat itu, Ruksamin masih merasa bahwa infrastruktur dan SDM di Konawe Utara belum memadai.

Sebagai contoh, ada satu kecamatan yang memiliki kesulitan air bersih dan 44 desa di 4 kecamatan yang belum dialiri listrik.

Oleh karena itu, Bupati Ruksamin menetapkan dua masalah tersebut sebagai fokus utama dalam program 100 hari kerja sebagai bupati pada periode pertama.

Baca juga: Gelar Jalan Sehat dan Gandeng Perusahaan Farmasi, Bupati Konawe Utara Ingin Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Sultra

Ia pun menggalakkan pembangunan infrastruktur dasar. Mulai dari pembangunan pengaspalan jalan raya, penyediaan infrastruktur kelistrikan dan saluran air di desa-desa.

Untuk pengembangan SDM, Pemkab Konawe Utara memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi hingga ke China.

Pemkab Konawe Utara juga berhasil memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hanya setahun menjabat sebagai bupati, Ruksamin sukses mencapai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga 98 persen.

“Atas pencapaian tersebut, alhamdulillah, saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo pada tahun yang sama,” ujar Ruksamin saat menyambangi kantor Kompas.com di Palmerah, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Selain itu, dari segi pengelolaan keuangan, Pemkab Konawe Utara yang sebelumnya mendapatkan predikat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kini sudah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meneruskan keberhasilan di periode pertama, Ruksamin akan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kepemimpinannya di periode kedua, 2021-2026.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Beri Bantuan Stimulan untuk Ratusan UMKM

Visi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan daya saing SDM dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di periode kedua, Ruksamin juga menggenjot produksi pertanian, perkebunan, serta pertambangan di Konawe Utara. Hal ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

Ruksamin menjelaskan bahwa saat dirinya memulai sebagai bupati, Konawe Utara hanya memiliki 2.477 UMKM dan 155 koperasi. Dari jumlah tersebut, hanya segelintir UMKM dan koperasi saja yang mampu bertumbuh dengan baik setiap tahun.

Melalui berbagai intervensi yang dilakukan Pemkab Konawe Utara, jumlah UMKM meningkat menjadi 3.734 unit pada 2023. Adapun intervensi yang dilakukan meliputi aspek permodalan hingga aksesibilitas.

“Alhamdulillah, berbagai pencapaian tersebut membuat saya memperoleh penghargaan Indonesia Awards 2022 karena dinilai sukses mendorong pertumbuhan UMKM di Konawe Utara. Saat ini, Pemkab Konawe Utara sedang berfokus melakukan digitalisasi UMKM,” tuturnya.

Potensi nilam

Pada sektor perkebunan, Ruksamin fokus mengembangkan nilam. Selain memiliki harga jual tinggi, tanaman penghasil parfum itu juga dapat dipanen hingga tiga kali dalam setahun.

“Hampir di setiap desa di Konawe Utara membudidayakan nilam. Potensi tanaman ini cukup besar. Dalam satu kali panen di lahan seluas 1 hektar. Keuntungan bersih yang bisa didapat sebesar Rp 25 juta dalam waktu tiga bulan. Dalam setahun, petani nilam bisa menghasilkan sekitar Rp 75 juta,” kata Ruksamin.

Untuk mengakomodasi kebutuhan petani, Pemkab Konawe Utara sudah menyediakan bibit, pupuk, serta tempat penyulingan nilam. Pemkab juga bekerja sama dengan perusahaan pembeli nilam untuk mengantisipasi jika suatu waktu harga nilam anjlok akibat permainan tengkulak.

Selain itu, Pemkab Konawe Utara juga sedang mempersiapkan sistem pembayaran quick response (QR) code kepada para petani saat menjual hasil pertanian. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi beredarnya uang palsu saat menjual hasil panen.

“Saya mengimbau masyarakat Konawe Utara untuk berhati-hati terhadap peredaran uang palsu saat menjual hasil panennya. Oleh karena itu, Pemkab Konawe Utara akan mengalihkan pembayaran hasil panen melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” kata Ruksamin.

Hasil sumber daya alam

Selain hasil perkebunan dan pertanian, Konawe Utara juga kaya akan potensi perikanan, baik budi daya air tawar, payau, maupun laut. Ruksamin memaparkan bahwa Konawe Utara memiliki luas lahan olahan perikanan seluas 941 hektar.

Adapun hasil budi daya ikan air tawar mencapai 1.931 ton untuk ikan mas dan nila. Sementara itu, hasil budi daya ikan air payau mencapai 5.530 ton, di antaranya udang vaname 1.133 ton dan udang windu 839 ton. Untuk hasil ikan air laut, Konawe Utara mampu menghasilkan ikan kerapu sebesar 620 ton.

“Hasil tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasokan ikan di Konawe Utara. Hasil perikanan kami juga telah dijual lintas provinsi. Seperti lobster yang sampai ke pabrik pengolahan di Bali dan Surabaya,” ujarnya.

Tak hanya perikanan, Konawe Utara juga memiliki cadangan sumber daya nikel terbesar di dunia, yakni sebesar 1,8 miliar metrik ton. Oleh karena itu, Ruksamin optimistis bahwa Sultra akan menjadi pusat energi dunia.

Ia juga berterima kasih kepada pemerintah pusat karena sedang melakukan pembangunan kawasan industri di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, pembangunan kawasan industri tersebut dapat menjadi nilai tambah di Konawe Utara. Baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan daerah.

“Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Motui memberikan banyak manfaat untuk menggenjot pembangunan di Konawe Utara. Kami bersyukur, Konawe Utara tidak hanya kaya akan hasil laut, tapi juga pertambangan, pertanian, perhutanan, serta pariwisata,” tuturnya.