Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Uang Setoran Pelanggan PDAM Kota Madiun

MADIUN, KOMPAS.com - Tim Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyelidiki dugaan korupsi uang setoran pelanggan PDAM Kota Madiun tahun anggaran 2022.

Penyelidikan dilakukan setelah terbongkar adanya uang Rp 729 juta setoran pelanggan PDAM Kota Madiun yang digelapkan pegawai.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi Hariadi yang dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/3/2023) menyatakan, untuk kasus ini, timnya sudah memanggil sejumlah pihak, termasuk pegawai PDAM Kota Madiun.

“Kami sudah memanggil beberapa karyawan PDAM. Tetapi jumlahnya berapa saya belum tahu karena belum mendapatkan laporan dari tim,” ujar Bambang.

Mantan Kajari Sumenep itu menuturkan penyelidikan ini langsung ditangani tim Pidana Khusus Kejari Kota Madiun.

Bambang menuturkan pihaknya belum menjelaskan detil penanganan kasus tersebut lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

Baca juga: Buronan Kasus Korupsi Ini Dijemput Paksa Kejari Purworejo Saat Hadiri Resepsi Pernikahan

Terpisah Direktur PDAM Kota Madiun, Suyoto yang dikonfirmasi terpisah membenarkan beberapa pegawainya sudah mulai diperiksa tim Kejari Kota Madiun terkait hilangnya uang setoran pelanggan PDAM tahun 2022 sebesar Rp 729.800.000.

“Baru sementara kasir-kasir (yang diperiksa Kejari Kota Madiun),” kata Suyoto.

JATIM, K119-16 Kejari Kota Madiun Selidiki Dugaan Korupsi Uang Setoran Pelanggan PDAM Yang Digelapkan Rp 729 Juta Direktur PDAM Kota Madiun, Suyoto

Inspektorat belum menemukan adanya keterlibatan dalam dugaan penggelapan uang setoran pelanggan PDAM tahun 2022.

Ditanya uang sebesar Rp 729 juta digunakan untuk apa bagi oknum supervisor kasir, Suyoto menyatakan belum mengetahuinya.

“Sudah kami tanyakan tetapi yang bersangkutan tidak menjawab,” jelas Suyoto.

Ia membantah bila uang yang digelapkan pegawainya itu itu mengalir kepada dirinya.

“Kalau saya dapat maka saya kaya,” ujarnya.

Usut dan Buka Semua

Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun, Bagus Panuntun meminta Kejari Kota Madiun mengusut dan membuka semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi uang setoran pelanggan PDAM Kota Madiun tahun anggaran 2022.

Politisi PSI ini menduga pelaku korupsi uang setoran tidak hanya satu orang saja.

“Kalau mau diperiksa ya diperiksa semua dan ditelusuri terkait runtutannya itu. Kalau saya menduga tidak satu orang. Ada sebuah sistem. Makanya diusut dan dibuka semua. Karena semua ingin PDAM menjadi baik dan bersih,” kata Bagus.

Bagi Bagus bila terduga pelaku dalam kasus itu hanya satu orang menjadi sesuatu yang janggal.

Terlebih temuannya hampir setiap bulan terjadi kecurangan atau dana setoran pelanggan yang hilang di PDAM Kota Madiun tahun 2022.

“Kalau satu orang terlibat bagi saya lucu juga. Karena temuannya hampir setiap bulan terjadi kecurangan atau dana (uang setoran pelanggan ) yang hilang. Pasti secara otomatis tim satuan pengawas internal (SPI) tahu hal ini. Apalagi didalam perusahaan BUMD itu ada SPI bertugas melakukan pengawasan internal. Saat ini dimana kejadian berbulan-bulan masak sampai mereka tidak tahu,” demikian Bagus.

Diberitakan sebelumnya, uang pembayaran rekening pelanggan PDAM Kota Madiun sebesar Rp 729 juta digelapkan oleh oknum pegawai. Penggelapan uang pembayaran rekening pelanggan PDAM tahun 2022 itu diketahui setelah adanya selisih uang setoran dan laporan penerimaan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Madiun, Slamet Hariyadi dalam rapat dengar pendapat bersama PDAM Kota Madiun, Rabu (1/3/2023) siang.

“Masa nyolong satu tahun tidak tahu. Kalau di PDAM Kota Madiun dibobol sampai Rp 729 juta masa tidak tahu," ujar Slamet, Rabu.

Baca juga: Uang Rp 729 Juta Setoran Pelanggan PDAM Kota Madiun Digelapkan Pegawainya Sendiri, Baru Ketahuan Setahun Kemudian

Slamet mempertanyakan ketidaktahuan jajaran direksi terkait bobolnya uang pembayaran rekening pelanggan hingga mencapai Rp 729 juta.

Bagi Slamet, bobolnya uang pembayaran rekening pelanggan itu menunjukkan rekrutmen pegawai tidak sehat. Ia meyakini kejadian ini tidak hanya kali ini saja.

"Saya yakin kejadian ini tidak satu. Mesti beberapa kali," ungkap Slamet.

Sudarjono, anggota DPRD Kota Madiun lainnya menyesalkan penggelapan uang pembayaran rekening pelanggan itu baru diketahui pada 3I Desember 2022. Ia pun mempertanyakan kinerja direksi dan SPI.

"Bapak-bapak kerjanya apa mengawasi anak buah. Selama satu tahun lho. Kalian itu ngawasinya gimana. Anak buah Anda pada maling " ujar Sudarjono.