Pemprov Papua Barat Daya Terima Dana Bagi Hasil Migas Rp 600 Miliar

SORONG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinisi Papua Barat Daya menerima dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebesar Rp 600 miliar. Dana itu dibagikan ke lima kabupaten dan satu kota di Provinisi Papua Barat Daya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan, pembagian dana bagi hasil minyak dan gas khusus di Papua sebesar 70 persen untuk pemerintah daerah dan 30 persen pemeritah pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang Otonomi Khusus (Otsus).

"Saya diberikan amanat wewenang untuk membagi dana sumber daya alam yang kita miliki Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten kota yang ada di wilayah Provinisi Papua Barat Daya. Dananya itu sebesar Rp 600 miliar lebih yang sudah kita bagikan kepada daerah penghasil minyak dan gas di Kabupaten Sorong, juga dibagikan ke daerah penyangga empat kabupaten dan satu kota," ujar Musa'ad di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 2,8 Triliun untuk APBD Pemprov Papua Barat Daya

Surat keputusan dana bagi hasil itu diserahkan langsung oleh Musa'ad kepada Bupati Raja Ampat, Penjabat Bupati Maybrat, Penjabat Bupati Tambrauw, Penjabat Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan dan Penjabat Wali Kota Sorong.

"Semua kita sudah serahkan hari ini sesuai dengan SK yang saya tanda tangani sehingga Kabupaten Sorong mendapat Rp 300 miliar, sementara masing-masing kabupaten kota yang ada di wilayah penyangga rata-rata Rp 46 miliar," ungkapnya.

Baca juga: Kantor Persiapan KPU Papua Barat Daya Diresmikan

Lebih lanjut, kata Musa'ad, dana yang sudah dibagikan sudah diatur penggunaannya, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infranstruktur dan bantuan pemberdayaan.

Pihaknya bersyukur Provinisi Papua Barat Daya menjadi daerah penghasil minyak dan gas. Menurutnya, apabila sewaktu-waktu produksinya bertambah dan harga minyak dan gas dunia naik, angka dana bagi hasil juga akan bertambah.

"Oleh karena itu, kita harus sepakati karena ini juga menjadi hak rakyat kita, untuk kita melakukan program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, yang pertama itu terkait dengan pendidikan dokter spesialis. Kita tahu di sini (Papua Barat Daya) ada fakultas kedokteran yang sebelumnya di dukung oleh Provinisi Papua Barat, maka kita sepakat untuk tidak tinggal diam tetapi kita akan ikut mendorong mengembangkan program itu. Tidak hanya dokter yang ada di sini, tetapi juga dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan kita juga untuk membesarkan fakultas yang ada di wilayah Provinisi Papua Barat Daya," jelasnya.

Sementara itu, lima program prioritas Pemerintah Provinisi Papua Barat Daya saat ini yakni transportasi, telekomunikasi, air bersih, energi listrik dan sanitasi.