Soal Provinsi Papua Barat Daya, Filep Wamafma Ingatkan Masalah Pendidikan dan Kesehatan

SORONG, KOMPAS.com - Anggota DPD RI Filep Wamafma mengatakan, peresmian Provinsi Papau Barat Daya harus menjawab tantangan masalah pendidikan dan kesehatan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Filep saat bertatap muka dengan bupati dan wali kota wilayah Sorong Raya di Gedung Lambert Jitmau, Senin (21/11/2022).

Baca juga: 15 Rumah di Pulau Doom Sorong Hangus Terbakar, Petugas Sempat Kesulitan Padamkan Api

"Masyarakat adat Papua itu subjek paling utama dalam segala kebijakan. Subyek indikator Papua maju, orang Papua indikatornya. Saya melihat bapak-bapak yang duduk di depan sebagai calon pemimpin Papua Barat Daya, jadi saya langsung ingatkan," kata Filep di Sorong, Senin.

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Barat itu mengingatkan calon pemimpin di provinsi baru itu agar tak melupakan pendidikan bagi anak-anak di wilayah itu.

Anak-anak asli Papua, kata dia, tak boleh sampai putus sekolah. 

"Ingat kita ini pelaku sejarah masa ini tetapi generasi yang akan datang mereka adalah generasi mendapat tantangan masa depan. Oleh sebab itu saya ingatkan sektor pendidikan penting sebagai benteng terakhir orang Papua menghadapi era globalisasi," ujarnya.

Filip tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang selalu menemui anak-anak putus sekolah untuk memberikan motivasi.

"Bayangkan saja kalau hari ini generasi kita ini tidak sekolah, siapa yang mau mengisi Provinisi Papua Barat Daya, siapa mau mengisi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pengunungan, tidak ada yang mengisi Provinisi ini SDM kita lemah," ungkapnya.

Filep juga mengingatkan masalah kesehatan dan kualitas rumah sakit di wilayah itu. Ia menyebut warga yang memiliki kemampuan ekonomi baik bisa berobat ke luar Papua.

Namun, warga berprofesi sebagai petani, buruh, dan nelayan, yang biasanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit di daerah harus mendapat perhatian dari pemerintah.

"Ini persoalan riil, saya harap ini yang harus kita pecahkan, kehadiran provinisi ini tidak semata-mata sebagai perjuangan kita tetapi bagaimana menjawab persoalan kita," kata dia.

Baca juga: Kapal Berbendera Belanda Hilang Kontak di Perairan Seget Sorong

Filep mengaku mengetahui pasal pertama hingga pasal penutup tentang alokasi dana otonomi khusus Papua.

"Saya minta saya satu orang yang sering ribut tentang lokasi anggaran karena kalau masyarakat punya kasih ke masyarakat, ini hak ketika negara memberikan otonomi khusus bagi Papua, kita harus buktikan supaya orang percaya kepada kita apa yang kita kerja benar untuk menjawab persoalan masalah Papua," tutupnya.