Masuk 5 Daerah Inflasi Terendah Se-Indonesia, Ini Cara Pemprov Banten Kendalikan Inflasi

SERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2022 dapat menekan inflasi dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti operasi pasar hingga membuat gerakan tanam pangan cepat panen.

Berdasarkan data BPS, inflasi tahun ke tahun (year on year/ yoy) pada Desember 2022 Provinsi Banten sebesar 4,56 persen. Angka ini membuat Provinsi Banten berada pada peringkat kelima daerah terendah inflasi dan angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi secara nasional 5,51 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pengendalian inflasi di daerahnya yang telah dilakukan selama setahun berkat kerja sama semua pihak dengan berbagai upaya.

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Mahal Picu Inflasi di Bangka Belitung

Beberapa upaya yang dilakukan Pemprov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 85 kali dari bulan Maret hingga Desember 2022.

“Dalam menekan angka inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat, kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif,” kata Al Muktabar melalui keterangannya. Selasa (10/1/2023).

Selain mengadakan pasar murah, Pemprov bersama stakeholder juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens hingga melakukan pengawasan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang.

“Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” ujar dia.

Mantan Sekda Banten itu menjelaskan, upaya konkret pengendalian inflasi di wilayahnya juga dengan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mampu menyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan.

Selain itu, Pemprov Banten melakukan kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dan jaringan melalui kegiatan organisasinya hingga ke taraf rumah tangga.

Salah satunya, lanjut Al Muktabar, kolaborasi gerakan tanam pangan cepat panenan yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan.

Baca juga: Serahkan DIPA 2023, Pj Gubernur Papua Barat Ingatkan Bupati/Wali Kota Monitor Inflasi

Kemudian, merealisasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha.

“Lalu, kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan, seperti membelikan beras untuk stok pangan,” jelas Al Muktabar.

Dari segala upaya yang diterapkan dalam pengendalian Inflasi, Al Muktabar mengharapkan ada kolaborasi antarkepala daerah agar inflasi dapat ditekan dan menyejahterakan masyarakat Banten.

“Saya harap kepala daerah mampu mengetahui persis masalahnya agar kita bisa menggunakan metode yang tepat,” tandasnya.