Serahkan DIPA 2023, Pj Gubernur Papua Barat Ingatkan Bupati/Wali Kota Monitor Inflasi

KOMPAS.COM SORONG - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw  menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Paulus didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya. 

Penyerahan itu berlangsung di Aula Raja Ampat dua Gedung Keuangan Negara Sorong Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Papua Kota Sorong Jumat (2/11/2022).

DIPA dan TKDD diserahkan Paulus Waterpauw kepada para Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah di Papua Barat.

Baca juga: Paulus Waterpauw Lantik 3 Pelaksana Tugas Usai Kadispora dan Kadishub Tersandung Kasus Hukum

Pada kegiatan ini, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada beberapa Kepala Daerah dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker yang hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Paulus mengatakan, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat," ujarnya di Sorong.

Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran.

Kebijakan itu juga demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

"Perkembangan ekonomi 2022 dan proyeksi 2023 keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional," ucapnya.