Kepala BKD Sebut Pemprov Papua Barat Tak Ragu Berhentikan Tenaga Honorer yang Terlibat Pemalangan

MANOKWARI, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Nelles Dowansiba, menegaskan, pemerintah daerah tidak punya keraguan untuk memberhentikan oknum pegawai yang melakukan aksi pemalangan kantor pemerintahan.

Nelles menyampaikan, langkah ini sudah menjadi keputusan tegas dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, sebagai pembina pegawai di daerah. Diketahui, ada lima orang oknum pegawai yang menjadi koordinator pemalangan dalam aksi beberapa waktu lalu.

"Kenapa Pj Gubernur dan Pj Sekda (Penjabat Sekretaris Daerah, Dance Sangkek) berhentikan mereka? Karena lima orang ini sebagai koordinator. Lima orang ini kalau bicara aturan, mereka jelaskan detail. Tapi, mereka tidak beretika. Setiap demo selalu teror staf BKD dan merusak aset. Bukan satu kali demo. Apakah mereka layak jadi pegawai? Kalau jadi pegawai mereka tidak akan jadi contoh yang baik," kata Nelles kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).

Baca juga: Pemprov Papua Barat Pusatkan Perayaan Malam Tahun Baru di Lapangan Borasi Manokwari

Dia mengungkapkan, oknum pegawai yang melakukan pemalangan merupakan tenaga honorer sejak 2004. Namun, setelah dicek tidak ada yang bekerja sejak 2004, melainkan rata-rata mulai 2009 ke atas.

"Sebagai aparat harus menegakkan aturan sehingga ada efek jera. Pemerintah tidak bisa diperlakukan seperti itu karena ini wibawa pemerintah daerah," tegas Nelles.

Baca juga: Warga Manokwari Selatan Tutup Akses Jalan Trans Papua Barat, Pertanyakan soal Dana Otsus

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat sebenarnya telah memperjuangkan tenaga honorer di Papua Barat, termasuk yang melakukan pemalangan, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diangkat statusnya. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Dengan begitu, kata Nelles, status mereka bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melainkan tenaga honorer daerah. Dengan status itu, pemerintah daerah punya kewenangan menggunakan tenaga mereka terus atau memberhentikan.

"Kalau beliau (Penjabat Gubernur) sudah putuskan begitu, itu kewenangan beliau. Bapak Gubernur sudah putuskan. Mereka belum resmi PPPK. Kalau misalnya diberhentikan, tidak ada halangan apa-apa, karena statusnya mereka merupakan honor daerah," terangnya.