600 Personel Gabungan Kawal Pemulangan Pengungsi di Pulau Haruku Maluku Tengah

KOMPAS.com - Sebanyak 600 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan proses pemulangan pengungsi Kariuw usai konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Para pengungsi itu meninggalkan rumahnya usai konflik yang pecah pada Januari 2022.

"Pengungsi konflik sosial di Pulau Haruku dipulangkan pada Senin (19/12/2022) dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease menerjunkan sebanyak 600 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan," kata Kasi Humas Polresta Ambon dan Pulau Lease Ipda Moyo Utomo di Ambon seperti dikutip dari Antara, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Speedboat Tenggelam Dihantam Gelombang di Maluku Tengah, 2 Penumpang Tewas

Personel gabungan itu berasal dari Polresta Ambon, Direktorat Samapta Polda Maluku, Satuan Brimob, Direktorat Polairud, dan Raider 733. 

Moyo menyebut, ratusan personel itu telah mengikuti apel bersama. Setelah mendapat arahan, mereka diberangkatkan ke Pulau Haruku, Minggu.

"Dipastikan agenda pemulangan pengungsi Kariuw, yang saat ini berada di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, akan berlangsung besok (Senin) dan melibatkan 600 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanannya," jelas Moyo Utomo.

Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy mengatakan, para pengungsi Kariuw akan dipulangkan menggunakan kapal dari Negeri Aboru. 

Terdapat 109 kepala keluarga yang akan dipulangkan pada tahap pertama, Senin (19/12/2022).

Pengungsi Kariuw berikutnya akan dipulangkan lewat jalur darat setelah rekonsialisasi dengan masyarakat Hulaliuw.

Pemkab Maluku tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 113 juta untuk pemulangan para pengungsi itu. Anggaran itu juga untuk biaya kebutuhan pokok pengungsi.

Baca juga: Sepakat Berdamai, Perwakilan 2 Desa di Pulau Haruku Tanda Tangani Pernyataan Rekonsiliasi

"Sementara untuk rehabilitasi perumahan, pemerintah kabupaten akan bekerja sama dengan TNI dan Polri," kata Marasabessy dalam rapat koordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI beberapa waktu lalu.

Selain itu, Kementerian Sosial memberikan bantuan langsung tunai selama tiga bulan dengan nilai RP 335.000 per kepala keluarga.