Penyaluran Kredit Bank Salatiga Bermasalah, Negara Dirugikan Rp 830 Juta

SALATIGA, KOMPAS.com- Kejaksaan Negeri Salatiga menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit Perumda BPR Bank Salatiga. Penyaluran kredit tersebut dilakukan pada 2011, 2012, 2013, dan 2017.

Kasi Intel Kejari Salatiga Ariefulloh mengatakan tiga tersangka yang ditahan berinisial IRD, SSW, dan IDB.

"Mereka ditahan mulai hari ini, Kamis (15/12/2022). Total kerugian negara akibat perbuatan mereka mencapai Rp 830.135.000," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Arief mengungkapkan kasus bermula pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017, Perumda BPR Bank Salatiga diketahui mencairkan kredit kepada 35 debitur yang merupakan pegawai BMP Net.

Baca juga: Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi 500 Ton Beras di Gudang Pinrang

"Pada perkembangannya, pembayaran cicilan atas kredit tersebut macet sehingga dilakukan penagihan dan konfirmasi langsung ke debitur yang namanya tercatat pada formulir pengajuan kredit," terangnya.

"Setelah dilakukan penagihan langsung ke debitur, diperoleh informasi adanya pencairan dan pembayaran kredit yang tidak seseuai dengan syarat ketentuan dan SOP penyaluran kredit pada Perumda BPR Bank Salatiga," kata Arief.

Menurut Arief, perbuatan tiga tersangka diduga melanggar hukum dalam penyaluran kredit pada Perumda BPR Bank Salatiga.

"Ini berpotensi mengakibatkan kerugian uang daerah, sehingga mereka ditahan di Rumah Tahanan Kota Salatiga sejak tanggal 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023," ujarnya.

Dijelaskan Arief, ketiga tersangka telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.