Mahfud MD Sebut Umat Islam Indonesia Rawan dengan Isu Intoleransi

SEMARANG, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut umat Islam di Indonesia rawan terhadap isu intoleransi.

“Padahal umat Islam Indonesia ini terbesar. Dan menurut saya kalau umat Islam intoleran, maka Indonesia tidak akan ada,” katanya saat menjadi pembicara utama di Halaqoh Kebangsaan di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Rektor Unwahas Dukung jika Mahfud MD dan Ganjar Maju Nyapres

Pasalnya, berdasarkan sejarah kemerdekaan 1945, umat Islam kala itu berjumlah 87 persen dari populasi penduduk Indonesia. Sekalipun terbilang mayoritas, umat Islam tetap menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara.

“Maka dari itu kita harus mewarisi toleransi yang diletakkan para pendiri negara kita, di mana umat Islam berperan sangat penting,” tegasnya.

Berkat ijtihad para ulama, sebagian kelompok yang sebelumnya mencoba memisahkan diri kini sudi membaur dan bersatu di NKRI.

Mahfud juga menegaskan bila keberadaan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan akidah Islam. Pasalnya ajaran Islam mengakui keberagaman merupakan sebuah keniscayaan.

Baca juga: Mahfud MD: Lukas Enembe Silakan Buktikan Tak Ada Penyimpangan, Saya Jamin Tak Diapa-apakan

Ia juga menolak bila ada kelompok yang menyebut umat Islam di Indonesia mengalami diskriminasi.

“Kan ada tuh kelompok yang mengatakan umat Islam di negeri ini tidak diperlakukan adil. Kata siapa? Di bidang apa? Penegakan hukum? Yang berteriak-teriak itu ada baru kemarin,” bebernya.

Ia mengingatkan banyak hal dalam kehidupan yang belum diatur secara hukum. Oleh karena itu, memerlukan kesadaran individu untuk menjaga moral, nilai keagamaan, dan menghormati perbedaan.

“Menghormati perbedaan itu ndak ada undang-undangnya, ndak ada hukumnya. Tetapi kalau anda berbeda lalu berbuat jahat kepada orang lain, baru ada hukumnya,” terang Mahfud.

Untuk itu selain berpegang pada hukum yang ada, penting bagi penduduk Indonesia menjadikan nilai moral dan keagamaan sebagai pedoman.

“Jangan hanya takut pada hukumnya. Hukum itu bisa dibuat-buat juga, bisa diatur, bisa dibeli. Maka kita harus melaksanakan Pancasila dengan totalitas nilai-nilainya, bukan milik sendiri,” pungkasnya.

Rektor Unwahhas, Mudzakkir, sepakat untuk meneguhkan kembali keselarasan NKRI dengan ajaran Islam.

"Kebersamaan dalam keberagaman, jadi yang berbeda-beda itu tetap bisa bersama itu kan bagus, karena tujuan kita satu, demi kemajuan bangsa dan negara," jelasnya.