Bupati Kepulauan Meranti Tolak Kunjungan Gubernur Riau, Pengamat: Tidak Etis

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kunjungan Gubernur Riau Syamsuar untuk menemui warga di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, ditolak sang bupati, Muhammad Adil.

Pengamat Kebijakan Publik Provinsi Riau, Dr Rawa El Amady mengatakan, sikap bupati yang menolak kunjungan Gubernur Riau tidaklah etis.

"Harusnya Bupati Meranti tidak melarang Gubernur yang dipilih langsung secara politis ke daerahnya. Karena hal itu tidak etis," kata Rawa saat dimintai tanggapan Kompas.com melalui pesan WhatsApps, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Ditanya soal Penolakan Kunjungan Gubernur Riau, Bupati Meranti Tertawa

Rawa menjelaskan, dalam UU Otonomi Daerah, gubernur bukan atasan bupati secara politis melainkan hubungan koordinatif.

"Kita menganut otonomi daerah di kota/kabupaten. Sehingga, bupati dan wali kota mempunyai otoritas sendiri dalam merencanakan daerah," tutur Rawa.

Fungsi gubernur, lanjut dia, sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah dan menjalan tugas koordinatif antara kabupaten dan kota.

Bupati sendiri bertangung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan gubernur.

"Hubungan tidak harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota sudah terjadi sejak awal reformasi. Jadi pertistiwa sekarang ini hanya satu saja, akibat otonomi kota dan kabupaten," ucap dia.

Baca juga: Ditolak Bupati, Gubernur Riau Batal Kunjungi BUMDes di Kepulauan Meranti

Konflik ini kemudian menjadi isu penting ketika ketidakharmonisan tersebut masuk ke ranah politik.

Dimana bupati dan gubernur mempunyai kepentingan yang sama untuk merebut jabatan politik.

"Ketidakharmonisan ini di level administratif isu tidak muncul ke permukaan," sebut Rawa.

Jabatan politis gubernur baiknya dihapus

Karena itu, jika otonomi tetap di kota dan kabupaten, maka ada baiknya jabatan politis gubernur dihapus.

Gubernur hanya bagian departemen dalam negeri yang hanya bertugas secara administratif.

"Secara otomotis juga DPRD Provinsi harus dihapus. Ini menguntungkan karena konflik gubernur dan bupati hilang. Pemborosan uang untuk Pilgub (Pemilihan Gubernur) tidak terjadi," tutup peraih doktor bidang antropolog Universitas Indonesia ini.

Baca juga: Pemkab Meranti Bantah Tolak Kedatangan Gubernur Riau, tapi Tak Ada Pemberitahuan