Upah Disetarakan UMK Daerah, Guru Honorer Ini Bisa Tabung Biaya Pendidikan Anak dan Rintis Usaha

Ia bahkan terpilih menjadi guru penggerak kurikulum merdeka angkatan ke-7. Sekolahnya memiliki dua perwakilan guru penggerak. Namun Munif menjadi satu-satunya guru agama di Angkatan tersebut.

Sementara itu, Munif berharap pemerintah Kembali membuka seleksi PPPK. Posisinya sebagai guru honorer membuatnya cemas akan hari esok.

Pasalnya pada seleksi P3K sebelumnya taka da satu pun formasi guru agama. Padahal kebutuhan guru agama terbilang banyak.

“Sangat disesalkan guru agama pembukaan formasinya untuk provinsi SMAN dan SMKN di semarang tidak ada, padahal itu bisa dikatakan harapan baru bagi kami,” terangnya warga Pedurungan itu.

Ia sempat berkecil hati saat rekan guru yang terbilang baru masuk SMAN 2 sudah bisa bergabung ke P3K melalui tes. Sedangkan kesempatan tak terbuka untuknya dan guru agama lainnya.

Lalu menanggapi wacana penghapusan guru dan pegawai honorer, ia berharap agar dirinya dan pegawai lainnya bisa diangkat menjadi P3K.

Baca juga: Cerita Marga Cistha, Guru Honorer di Kediri yang Relakan Gaji untuk Bantu Siswa

Sementara untuk peningkatan kualitas pendidik, bisa dengan diupayakan dengan pelatihan, seminar, dan program lainnya.

“Mengingat pengabdian mereka yang begitu besar, dengan gaji yang dulunya sama pekerja pabrik juga kalah,” ungkapnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga sempat angkat bicara terkait hal itu.  Ia rasa perlu disediakan ujian khusus saat penerimaan PPPK untuk para honorer yang sudah lama mengabdi.

Karena mereka sudah punya skill, sudah punya keahlian yang memang benar-benar manfaat dalam ruang kerja.

“Pemda memang berharap agar ada ruang untuk tetap mengakomodasi tenaga honorer dengan tenaga tertentu,” tutur Ganjar saat kunjungan anggota DPR RI Komisi IX ke kantornya pertengahan September lalu.

Baca juga: Kisah Guru Honorer di Bandung Barat Hidupi 3 Anaknya dengan Upah Rp 250.000 Selama 35 Tahun

Menurut Ganjar, guru honorer yang sudah lama mengabdi tidak bisa disamakan seleksinya dengan fresh graduate. Namun diutamanan seleksi terhadap skill atau keterampilan yang sudah dikuasai di lapangan selama ini.

Sebagai informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mencatat, saat ini di Jateng terdapat GTT yang bernaung di bawah APBD sejumlah 6.006 guru.

Lalu pegawai honorer atau tidak tetap sebanyak 7.931 orang yang tersebar di 35 kabupaten kota. Sementara guru yang sudah P3K sebanyak 5.788 guru.

“Kalau memang kebijakan (penghapusan honorer) belum siap dan matang jangan tergesa-gesa, nasib orang banyak dan anak didik dipertaruhkan,” harap Munif.