Palsukan Surat Terkait Seleksi Perangkat Desa, 2 Kades di Blora Divonis 5 Bulan Penjara

BLORA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Blora telah memutus perkara pemalsuan surat terkait seleksi perangkat desa. Diketahui, kasus tersebut melibatkan dua kepala desa (kades). 

Adapun terdakwanya Darno yang merupakan Kepala Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, dan Muhammad Kasno yang merupakan Kepala Desa Beganjing, Kecamatan Japah.

Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Blora, nomor perkara 69/Pid.B/2022/PN Bla, majelis hakim memutuskan Muhammad Kasno dan Moh Ramli (pendamping desa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membuat surat palsu.

"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama lima bulan," bunyi amar putusan tersebut, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 600 Juta, Mantan Kades di Banyumas Dijebloskan Penjara

Kemudian majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hingga memerintahkan agar para terdakwa ditahan.

Kemudian dalam nomor perkara 70/Pid.B/2022/PN Bla, majelis hakim memutuskan terdakwa Darno dan Suprono (operator desa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membuat surat palsu.

"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama lima bulan," bunyi putusan tersebut.

Kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hingga memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan.

Keempat terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Sekadar diketahui, pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora dikuti sekitar 194 desa dengan jumlah lowongan perangkat sebanyak 857 jabatan sudah selesai dilaksanakan.

Antusiasme masyarakat untuk mengisi lowongan tersebut sangatlah banyak. Maka tak heran, mereka rela melakukan segala cara untuk dapat menempati lowongan itu.

Usai pelaksanaan tes pengisian perangkat desa kali ini, banyak dari mereka yang gagal lolos perangkat desa melakukan aksi unjuk rasa dan membuat laporan ke pihak kepolisian karena merasa dicurangi.