SAMARINDA, KOMPAS.com - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta pemerintah pusat melalui Otorita Ibu Kota Negara (IKN) merencanakan pembangunan sistem jaringan jalan dari dan menuju IKN ke semua daerah penyangga.
Hal itu penting supaya menghindari ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di IKN dan daerah penyangga seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser.
"Jangan sampai IKN mengkilat, IKN megah, tapi daerah penyangga hanya terima limpahan masalah sosial saja," ungkap Andi Harun, saat menerima kunjungan tim Kompas.com, dari Jakarta di Balai Kota Samarinda, pada Kamis (22/9/2022).
Andi Harun menyampaikan, selama ini, daerah penyangga IKN sulit mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar karena memiliki keterbatasan ABPD, sementara cakupan daerahnya cukup luas.
Baca juga: 2 Bersaudara Napi High Risk yang Sering Bikin Ulah Dipindahkan ke Lapas Narkotika Samarinda
Sebagai contoh, luas Kota Samarinda mencapai 717,4 kilometer persegi, lebih besar dibanding luas DKI Jakarta yang hanya 661,5 kilometer persegi.
Namun, besaran APBD lebih besar DKI Jakarta mencapai Rp 82,47 triliun, sedangkan Samarinda hanya Rp 2,6 triliun. Hal yang sama juga dialami daerah penyangga lain.
"Untuk itu kami perlu campur tangan pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar masyarakat di daerah," terang dia.
Andi Harun juga meminta Otorita IKN mengindentifikasi sektor keunggulan masing-masing daerah penyangga sebagai support system dalam perencanaan dan pembangunan IKN.