Ratusan Pengemudi Ojol di Pantura Demo, Tuntut Potongan Aplikator Hanya 15 Persen

TEGAL, KOMPAS.com - Ratusan pengendara ojek online (Ojol) dari Tegal, Brebes, dan Pemalang yang menamakan dirinya Plat G Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (19/9/2022).

Aksi mereka sebagai respons atas buntut kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang membawa efek domino terhadap penghasilan mereka.

Salah satunya kebijakan baru pihak aplikator yang dinilai memberatkan karena adanya potongan sampai 20 persen ditambah potongan lain- lain.

Baca juga: Demo Serempak 7.000 Buruh Jabodetabek dan Ojol 4 Oktober, Tuntut Harga BBM Turun

"Kami menuntut tarif relevan, dan hapus biaya lain-lain. Pemotongan aplikasi dari operator cukup sebesar 10 atau 15 persen saja. Jangan 20 persen ditambah potongan lain- lain, tapi juga tidak dijelaskan lain-lainnya itu apa," kata Eri Andika, koordinator aksi.

Eri mengakatakan, para pengemudi Ojol terpaksa menggelar aksi turun ke jalan dengan harapan pemerintah bisa membantu mencarikan solusi.

"Kalau kita demo langsung ke aplikator, kita bisa kena putus mitra sepihak. Maka kami minta pemerintah bisa menjembatani aspirasi kami," kata Eri.

Eri mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah daerah nembentuk badan regulasi pengawasan terhadap aplikator usaha transportasi online.

Para aplikator diawasi agar bisa memberikan besaran tarif jasa sama sehingga tidak muncul persaingan tidak sehat. "Kami minta ada pemerataan tarif semua aplikator, tolak persaingan tidak sehat," kata Eri.

Tak hanya itu, Ojol juga meminta adanya subsidi BBM bagi pengemudi ojol. Pasalnya, kenaikan harga BBM saat ini sangat menyulitkan ekonomi mereka.

Baca juga: Minta MK Batalkan Aturan Uang Pensiun Pejabat, Pengemudi Ojol: Kerja 5 Tahun, tapi Dapat Pensiun Seumur Hidup

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal Abdul Kadir mengatakan aplikator yang terdaftar di Kota Tegal saat ini ada 4 yakni, Gojek, Grab, Maxim dan Shopee.

Diungkapkan Abdul, perwakilan Ojol juga sudah menggelar aksi unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi Jateng yang kemudian diterima Wakil Gubernur.

"Hasilnya, tuntutan mereka akan disampaikan kepada masing-masing aplikator. Di antaranya, biaya aplikasi dibagi dengan para mitra dengan pembagian 50-50," kata Abdul.

Baca juga: Pengemudi Ojol Minta MK Batalkan Aturan soal Uang Pensiun Pejabat

Abdul menyebut apabila tidak dapat dilaksanakan maka agar dapat dikomunikasikan secara intens dengan para mitra.

Permintaan double order dihapuskan agar dapat dipertimbangkan aplikator. "Nah, itu tertuang dalam Surat dari Provinsi yang disampaikan kepada kami," kata Abdul.

Sementara terkait dengan pemerataan tarif itu tidak bisa dilakukan. Sebab, masing-masing aplikator memiliki manajemen sendiri.