Cerita di Balik Pergantian Ketua DPRD Kaltim yang Sarat Polemik

Selain langkah hukum, Makmur juga menggalang dukungan politik. Ia menemui Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Keduanya bertemu di rumah dinas Ketua DPRD Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Samarinda sekitar pertengahan Juni 2021.

Menurut Andi Harun, pertemuan itu hanya silaturahmi. Sebab, sebelum jadi Wali Kota, Andi Harun merupakan sesama unsur pimpinan bersama Makmur di DPRD Kaltim. Andi Harun sebagai Wakil Ketua I DPRD Kaltim. Ia juga mantan kader Golkar, sebelum pindah ke Gerindra.

Tapi, setelah pertemuan itu, Makmur mendapat pendampingan hukum dua pengacara kolega Andi Harun yakni Andi Asran Siri dan Ricki Irvandi dari kantor pengacara Afif Rayhan Harun (ARH). ARH merupakan nama anak Andi Harun. Pengacara dari kantor pengacara ini yang menjadi tim kuasa Makmur di PN Samarinda.

Baca juga: Ketua DPRD Sikka Sebut Banyak Nakes di Pelosok Kerja Sekali Sebulan, Ini Tanggapan Bupati

Akhir Juni 2021, massa pendukung Makmur mendemo kantor DPD Golkar Kaltim di Samarinda, pada Rabu (30/6/2021).

Massa berkumpul di sepanjang Jalan Mulawarman sambil berorasi menolak keputusan Partai Golkar mengganti Makmur. Aksi sempat ricuh. Polisi menghentikan dengan tembakan water cannon. Kericuhan mereda.

Di hari yang sama, Andi Harun bersama dua pegawai KPK Deputi Bidang Korsup juga mendatangi kantor Golkar yang tengah didemo massa.

Andi Harun dan KPK datang meminta agar aset lahan lokasi berdiri kantor DPD Golkar di Jalan Mulawarman dan DPC Golkar Samarinda di Jalan Dahlia, segera dikembalikan ke Pemkot Samarinda.

"Karena lahan itu aset pemkot. Ada sertifikatnya. Saya bersama KPK datang minta agar segera dikembalikan," ungkap Andi Harun saat dihubungi Kompas.com, saat itu.

Sekretaris Golkar Kaltim, Husni Fahrudin menyebut kehadiran KPK dan pendemo dalam waktu sama sebagai kebetulan yang aneh. Dia menduga by desain.

“Membawa KPK ke kantor Golkar itu sama saja menyeret KPK masuk wilayah politis,” ungkap Ayub sapaan Husni Fahrudin, ketika itu.

Baca juga: Mundur dari Ketua DPRD karena Salah Ucap Pancasila, Anang: Bentuk Kecintaan Saya pada Pancasila

Isran tetap akui Makmur

Tak hanya ke Wali Kota, Makmur juga menggalang dukungan dari Gubernur Kaltim, Isran Noor. Dalam beberapa kesempatan, Isran bahkan terang-terangan menyatakan dukungannya ke Makmur.

Misalnya, pada Desember 2021 lalu, Isran mempertanyakan alasan pergantian ketua DPRD Kaltim. Isran juga disinyalir enggan memproses surat permohonan pergantian Makmur dari DPRD Kaltim ke Kemendagri melalui Gubernur.

Isran mengaku belum menerima surat tersebut. Padahal, proses itu terjadi beberapa kali. Sepanjang proses itu, dinamika politik di DPRD Kaltim pun terbelah.

Ada fraksi yang menolak Makmur, ada pula yang menerima. Fraksi yang menolak, umumnya cenderung menghambat proses, sementara fraksi yang menerima Makmur diganti aktif menyerang juga lobi untuk memperlancar proses.

Hingga akhirnya, DPRD Kaltim langsung mengirim surat usulan itu ke Kemendagri. Surat itu mendapat balasan, namun ditujukan kepada Gubernur Kaltim. Isran diminta untuk memproses.