Cerita di Balik Pergantian Ketua DPRD Kaltim yang Sarat Polemik

Pileg 2019, Golkar memboyong kursi terbanyak di DPRD Kaltim, sama dengan periode sebelumnya. Karena itu, jatah kursi ketua milik Golkar.

Makmur pada Pileg 2019 terpilih sebagai Anggota DPRD Kaltim. Begitu juga dengan Hasanuddin Masud. Namun, Makmur yang ditunjuk jadi Ketua DPRD Kaltim. Karena kader senior, kuasa Makmur di DPD Golkar masih kuat. Dia juga memperoleh suara terbanyak.

Hal itu yang tak dimiliki Hasanuddin Masud. Bahkan, angkatannya di Golkar Kaltim tergolong junior bersama adiknya Rudi Masud. Tapi, setelah terpilih jadi anggota DPR RI Dapil Kaltim pada Pileg 2019 lalu, karier politiknya langsung melejit.

Rudi terpilih jadi Ketua DPD Golkar Kaltim pada Musda X Golkar Kaltim, pertengahan Maret 2020 lalu mengalahkan Makmur.

Saat itu, nama Isran Noor masuk bursa calon ketua Golkar Kaltim. Belakangan Isran batal bertarung dan mengalihkan dukungannya ke Makmur, namun tetap saja kalah melawan Rudi. Ia bagai kuda hitam.

Bukan hanya Rudi dan Hasanuddin, klan atau keluarga besar Masud di Kaltim terkenal pebisnis dan pejabat publik. Rahmad Masud, misalnya, kader Golkar yang jadi Wali Kota Balikpapan. Lalu saudara bungsu, Abdul Gafur Masud (AGM), mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap KPK kasus korupsi.

Baca juga: Viral, Video Ketua DPRD Tak Hafal Pancasila dan Putuskan Lepas Jabatan

Berbeda dengan ketiga kakaknya, AGM memilih Partai Demokrat. Juni 2021 saat helatan Musda DPD Demokrat Kaltim, AGM hendak mengincar kursi ketua Demokrat Kaltim, melawan Irwan Peco. Namun, sebelum terpilih AGM ditangkap KPK karena diduga menerima suap untuk suksesi pencalonannya.

Di Golkar Kaltim, Rudi bersama dua saudaranya, Hasanuddin yang hendak didorong jadi Ketua DPRD Kaltim dan Rahmad Masud, Wali Kota Balikpapan, juga Ketua DPC Golkar Balikpapan.

Sejak pimpin Golkar Kaltim, Rudi sudah “bersih-bersih” diawal dengan merombak susunan pengurus. Menggeser Sekretaris Golkar Kaltim Abdul Kadir, masa Rita dan Makmur, diganti Husni Fahruddin serta beberapa pengurus lainnya.

Tidak berselang lama, kursi Ketua DPRD Kaltim yang diduduki Makmur digoyang. Sepucuk surat dari DPP Golkar yang ditandatangani Airlangga Hartarto terbit 15 Maret 2021 bocor. Tersebar luas di media sosial.

Surat dengan Nomor 108/DPD/Golkar/KT/III/2021 itu meminta DPRD Kaltim memproses pergantian Makmur ke Hasanuddin Masud. Isu ini sempat bikin heboh. Kelompok pendukung Makmur bereaksi menolak.

Rudi Masud menyebut alasan pergantian didasari tiga hal, pertama evaluasi kerja, kedua, aspirasi fraksi Golkar di DPRD Kaltim dan ketiga strategi partai. Dia juga menyebut urusan pergantian itu merupakan urusan internal Golkar.

Baca juga: Detik-detik Ketua DPRD Lumajang Salah Ucap Pancasila, 5 Hari Setelahnya Anang Mengundurkan Diri

"Ini urusan rumah tangga orang. Jangan ikut campur-campur urusan rumah orang," ungkap Rudi saat dihubungi Kompas.com belum lama ini.

Makmur melawan

Makmur melawan usulan pergantian itu dengan menempuh jalur hukum juga politik. Jalur hukum, selain menempuh Mahkamah Partai, Makmur juga melayangkan gugatan ke PN Samarinda, pada Juni 2021. Perkara itu teregistrasi dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2022/PN Smr.

Makmur menggugat Ketum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Golkar Kaltim, Rudy Masud dan beberapa kader Golkar lainnya, dengan sangkaan perbuatan melawan hukum.