Wacana Pemerintah Naikkan Pertalite dan Solar, Anggota DPRD Poso: Akibatnya Sangat Besar

POSO KOMPAS.com - Anggota DPRD Poso, Sulawesi Tengah, dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Sahir T Sampeali menyayangkan rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Sahir menyatakan, jika dinaikkan, maka harga sejumlah kebutuhan pokok bakal ikut terpengaruh. Apalagi, kondisi masyarakat dinilai masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Ombudsman Minta BBM Bersubsidi Hanya untuk Sepeda Motor dan Angkutan Umum

Sahir yang juga ketua Komisi II DPRD Poso saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (30/8/2022) mengatakan, dia menilai justru daripada dinaikkan, seharusnya pemerintah pusat mengawasi penyaluran BBM subsidi.

Sebab dalam hematnya, BBM bersubsidi selama ini justru dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkannya.

"Kalau pemerintah pusat ingin menaikan harga BBM bersubsidi akibatnya sangat besar dan berdampak naiknya semua bahan pokok, Nah, yang perlu pemerintah pikirkan, bagaimana efektivitas tepat sasaran dan tepat guna penyaluran subsidi BBM tersebut," ungkap Sahir.

Sahir menjelaskan, jika pemerintah dalam waktu dekat tetap memaksakan untuk menaikkan harga seluruh jenis BBM, tidak hanya Pertalite maupun Solar, maka secara tidak langsung sama saja menambah beban perekonomia masyarakat.

Diakuinya, meskipun ada kompensasi subsidi lainnya yang diberikan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun menurutnya belum bisa menjamin kesejahteraan bagi masyarakat.

"Bagaimana mau menekan angka kemiskinan kalau seperti itu. Justru dengan naiknya harga BBM Subsidi hanya memberikan peluang orang untuk semakin miskin," jelas Sahir.

Masih menurut Sahir, bantuan subsidi itu bersumber dari dana desa, yang menurut regulasi pemerintah 40 persen dari dana tersebut digunakan untuk penyaluran BLT.

Dengan gambaran tersebut, diakui dengan sendirinya jika pemerintah dalam hal ini sudah mengeklaim bahwa di setiap desa terdapat sedikitnya 40 persen orang miskin.

"Jadi solusi pemberian kompensasi itu kurang tepat dengan alasan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini,lebih parah lagi kalau pemerintah menaikan harga BBM subsidi," tegas Sahir T Sampeali.

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Tunggu Saja Besok