Kemudian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan surat protes kepada pemerintah Papua Nugini.
"Tentu kita pemerintah daerah akan mendorong bagaimana pemerintah pusat bisa membuat surat protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini," ujar Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzanna Wanggai melalui keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Meski nelayan diduga melakukan pelanggaran dengan memasuki kawasan perairan Papua Nugini, namun menurut dia, penembakan tersebut tidak manusiawi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.