100 Persen Warga Terdaftar JKN-KIS, Belajar dari Ponggok dan Wunut di Klaten

KLATEN, KOMPAS.com - Baru-baru ini dua desa di Klaten, Jawa Tengah memperoleh piagam penghargaan sebagai Desa JKN dari BPJS Kesehatan atas komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga.

Dua desa itu adalah Ponggok di Kecamatan Polanharjo, dan Wunut di Kecamatan Tulung.

Keduanya berhasil membuat 100 persen warga terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Baca juga: Solo Optimistis Sentuh Target 100 Persen Warga Ter-cover JKN

Piagam penghargaan Desa JKN diterima perwakilan Pemdes Ponggok dan Wunut dari Bupati Klaten Sri Mulyani pada Jumat (29/7/2022). Prosesi ini dilangsungkan di sela-sela acara penyerahan Piagam Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemkab Klaten oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.

Pemkab Klaten sendiri diberi penghargaan itu karena cakupan kepesertaan JKN di "Kota Seribu Candi" sudah lebih dari 95 persen.

Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono, mengaku senang atas apresiasi yang diberikan Pemkab tersebut. Menurut dia, hal itu semakin memotivasi Pemdes untuk terus memastikan seluruh warga terkaver JKN.

"Tidak menyangka dapat penghargaaan karena niat awal kami memang tulus hanya ingin melindungi warga," kata Junaedi saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

Dia bercerita Pemdes Ponggok mulai berupaya menjadikan 100 persen warga terdaftar JKN pada 2016. Target itu akhirnya bisa terpenuhi pada 2019 setelah Pemdes secara bertahap mendaftarkan warga yang belum terkaver program tersebut.

Berdasarkan data Pemdes Ponggok, kini ada sekitar 1.200 warga yang telah didaftarkan ke dalam JKN atas upaya-upaya dari desa atau 50 persen lebih dari total 2.136 penduduk.

Baca juga: Marak Pencurian Bendera Merah Putih di Klaten, Polisi: Sudah Diganti yang Baru

Dari jumlah itu, 256 warga didaftarkan Pemdes dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara 900 lebih warga didaftarkan lewat BUMDES Tirta Mandiri dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wanua Tirta sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

"Kalau dulu kan semuanya dari desa (memanfaatkan PADes). Sekarang warga yang bekerja di BUMDES atau di bawah naungan Pokdarwis akan dipastikan kepesertannya dari sana," jelas Junaedi.

Dia menyampaikan tujuan Pemdes Ponggok menjadikan seluruh warga terdaftar JKN tidak lain adalah karena ingin membuat mereka hidup lebih tenang dan sehat. Dengan itu, kata Junaedi, diharapkan produktifitas warga bisa meningkat, diikuti kesejahteraannya.

"Jaminan kesehatan ini kan kebutuhan dasar warga ya. Kami sebagai wakilnya negara di desa ingin memenuhi kebutuhan itu. Jika sakit, warga tak perlu lagi pusing memikirkan biaya berobat," ucap dia.

Lagi pula, menurut Junaedi, dana yang harus dikeluarkan Pemdes untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warga di kelas 3 tak terlalu membebani APBDes. Nilainya kini kurang dari Rp10 juta per bulan.

"Jumlahnya malah bisa berkurang lagi ke depan. Sebab, yang terjadi selama ini di desa kami, beberapa warga punya inisiatif beralih jadi peserta mandiri. Mereka tergiur dengan prinsip gotong royong yang ditawarkan BPJS Kesehatan. Jika tetap sehat dan tak terlambat membayar iuran, warga jadi punya kesempatan membantu peserta lain yang sakit," terang dia.

Baca juga: Terbukti Korupsi Dana Kapitasi JKN, Mantan Bendahara Puskesmas Karangploso Ditahan