Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Awardee" LPDP Enggan Pulang ke Indonesia, Wasekjen PBNU: Sistem Monitoring Lemah

Kompas.com - 02/08/2022, 15:54 WIB
Farid Assifa

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan menilai bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak memiliki sistem monitoring yang kuat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya tweet yang menyebutkan awardee LPDP tidak mau pulang ke Indonesia.

"Kasus banyaknya penerima beasiswa (LPDP) yang tidak pulang kembali ke tanah air untuk mengabdi pada tanah air menunjukkan bahwa LPDP tidak memiliki sistem monitoring yang kuat. Kerja sama LPDP dengan badan imigrasi dalam hal ini tidak banyak membantu," ujar Rahmat dalam pernyataan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Wajib Tahu 15 Istilah dalam Seleksi Beasiswa LPDP, Mulai dari Awardee hingga LoA

Menurut Rahmat, LPDP bukanlah program main-main dan kacangan. Pogram tersebut merupakan terobosan dan langkah serius pemerintah untuk memperbaiki kualitas bangsa Indonesia.

Rahmat melanjutkan, kritik seperti ini bukan pertama kalinya ditujukkan pada LPDP. Hal ini membuktikan bahwa ada yang salah dengan institusi LPDP, terutama dalam mekanisme seleksi yang ada.

Hal itu sesuai dengan pengakuan LPDP melalui akun resminya di Twitter. LPDP mengakui keluhan awardee tidak kembali ke Indonesia menjadi isu yang banyak jadi perhatian di masyarakat.

Bahkan pada tahun 2017 LPDP pernah dituding melakukan praktik rasisme, seksisme, bias agama dan bias moral pada proses seleksinya.

Pelamar beasiswa yang menunjukkan dukungan terhadap kaum minoritas tak ada satupun yang lolos seleksi untuk mendapatkan beasiswa.

Menurut Rahmat, LPDP telah melakukan pelanggaran HAM dalam proses seleksinya.

"Praktik pelanggaran HAM dan carut-marutnya sistem yang ada dalam tubuh LPDP sangat berbahaya mengingat lembaga ini mengelola dana fantastis yaitu 120 triliun rupiah," ungkap Rahmat.

"Kami sebagai organisasi pendiri bangsa ini sangat berkepentingam dengan program ini dan menuntut agar negara melakukan audit dan restrukturisasi pada kepengurusan LPDP," pungkas Rahmat.

Sebelumnya diberitakan, banyak penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang enggan pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah di luar negeri.

Baca juga: Sempat Dikabarkan Hilang,12 Pendaki Gunung Desa Wombo Ditemukan Selamat

Isu itu viral setelah tersebarnya percakapan yang diunggah akun Twitter milik @VeritasArdentur.

Akun itu membagikan pecakapan soal penerima LPDP yang tidak mau balik ke Indonesia demi menghindari pajak dan bisa menikmati banyak fasilitas dari Inggris, termasuk sekolah gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Regional
Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Regional
Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Regional
Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Regional
Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Regional
Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Regional
Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Regional
PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

Regional
Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Regional
APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

Regional
Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Regional
Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Regional
Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Regional
Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Regional
Pilkada Bangka Selatan, PDIP Berpotensi Usung Kembali Petahana Riza-Debby

Pilkada Bangka Selatan, PDIP Berpotensi Usung Kembali Petahana Riza-Debby

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com