Rakor di Yogyakarta, KPK Ingatkan Kembali Slogan Takhta untuk Rakyat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pencegahan rasuah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, rapat koordinasi digelar secara reguler, dalam rapat ini Ghufron merevitalisasi kembali ucapan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yakni takhta untuk rakyat.

"Semangat yang kami ingin revitalisasi sebagaimana semangat dari Sri Sultan HB Kesembilan takhta untuk rakyat," katanya, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Ghufron menjelaskan, jika komitmen ayahanda Sultan Hamengku Buwono X untuk menggelar keuangan publik untuk kepentingan rakyat, maka tidak ada lagi tindakan korupsi.

"Ketika semangatnya menyelenggarakan keuangan publik untuk kepentingan rakyat, motivasi dan komintmennya untuk rakyat, saya yakin tidak ada korupsi, tidak ada penyalahgunaan wewenang, maupun penerimaan gratifikasi suap maupun pemerasan," jelas dia.

Lanjut Ghufron, takhta untuk rakyat jangan hanya sebagai slogan semata tetapi juga harus diresapi dan dimaknai oleh seluruh pemimpin di DI Yogyakarta. Slogan yang pada akhirnya digunakan sebagai pegangan agar tidak tergiur pada tindakan korupsi.

Selain itu, Ghufron juga mengingatkan bahwa di Yogyakarta memiliki Tugu Golong Gilig yang memiliki filosofi manunggaling kawula lan Gusti.

Artinya, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan, sesuatu yang utuh, dan menyiratkan semangat dan niat menyatukan semua golongan.

“Warga DIY, Anda punya tauladan. Mari kita kembalikan antikorupsi tahkta untuk rakyat dengan komitmen melayani rakyat,” imbuhnya.

Baca juga: KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Ghufron meminta seluruh jajaran Pemda DIY mulai dari Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan para anggota legislatif untuk sama-sama menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu maupun kelompok.

Dengan semangat itu, dia meyakini bahwa tidak ada lagi catatan KPK terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Anggota DPR atau DPRD.

KPK siap mendampingi, memberikan arahan, dan koordinasi berkala demi menutup celah-celah korupsi yang ada di daerah. “KPK ingin bersahabat dengan kalian.”

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, sudah saatnya Pemerintah DIY bersih dari tindakan korupsi.

Baca juga: Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

“Seluruh masyarakat harus dibekali pengetahuan akan bahaya laten korupsi dan pencegahannya,” kata Sri Sultan.

Sultan mengapresiasi KPK karena terus bekerja keras memberikan pemahaman dan edukasi pencegahan korupsi secara intensif dan terintegrasi, baik multi-sektor maupun multi-segmen sejak dini. Sebuah upaya preventif agar negara dapat dikelola secara bersih dan bermartabat.

“Edukasi sejak dini dan berkelanjutan akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya korupsi. Kegiatan ini bisa dijadikan momentum memerangi korupsi secara intensif untuk membangun bangsa yang beradab dan bermartabat,” imbuhnya.