Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakor di Yogyakarta, KPK Ingatkan Kembali Slogan Takhta untuk Rakyat

Kompas.com - 30/06/2022, 14:59 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pencegahan rasuah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, rapat koordinasi digelar secara reguler, dalam rapat ini Ghufron merevitalisasi kembali ucapan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yakni takhta untuk rakyat.

"Semangat yang kami ingin revitalisasi sebagaimana semangat dari Sri Sultan HB Kesembilan takhta untuk rakyat," katanya, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Ghufron menjelaskan, jika komitmen ayahanda Sultan Hamengku Buwono X untuk menggelar keuangan publik untuk kepentingan rakyat, maka tidak ada lagi tindakan korupsi.

"Ketika semangatnya menyelenggarakan keuangan publik untuk kepentingan rakyat, motivasi dan komintmennya untuk rakyat, saya yakin tidak ada korupsi, tidak ada penyalahgunaan wewenang, maupun penerimaan gratifikasi suap maupun pemerasan," jelas dia.

Lanjut Ghufron, takhta untuk rakyat jangan hanya sebagai slogan semata tetapi juga harus diresapi dan dimaknai oleh seluruh pemimpin di DI Yogyakarta. Slogan yang pada akhirnya digunakan sebagai pegangan agar tidak tergiur pada tindakan korupsi.

Selain itu, Ghufron juga mengingatkan bahwa di Yogyakarta memiliki Tugu Golong Gilig yang memiliki filosofi manunggaling kawula lan Gusti.

Artinya, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan, sesuatu yang utuh, dan menyiratkan semangat dan niat menyatukan semua golongan.

“Warga DIY, Anda punya tauladan. Mari kita kembalikan antikorupsi tahkta untuk rakyat dengan komitmen melayani rakyat,” imbuhnya.

Baca juga: KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Ghufron meminta seluruh jajaran Pemda DIY mulai dari Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan para anggota legislatif untuk sama-sama menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu maupun kelompok.

Dengan semangat itu, dia meyakini bahwa tidak ada lagi catatan KPK terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Anggota DPR atau DPRD.

KPK siap mendampingi, memberikan arahan, dan koordinasi berkala demi menutup celah-celah korupsi yang ada di daerah. “KPK ingin bersahabat dengan kalian.”

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, sudah saatnya Pemerintah DIY bersih dari tindakan korupsi.

Baca juga: Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

“Seluruh masyarakat harus dibekali pengetahuan akan bahaya laten korupsi dan pencegahannya,” kata Sri Sultan.

Sultan mengapresiasi KPK karena terus bekerja keras memberikan pemahaman dan edukasi pencegahan korupsi secara intensif dan terintegrasi, baik multi-sektor maupun multi-segmen sejak dini. Sebuah upaya preventif agar negara dapat dikelola secara bersih dan bermartabat.

“Edukasi sejak dini dan berkelanjutan akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya korupsi. Kegiatan ini bisa dijadikan momentum memerangi korupsi secara intensif untuk membangun bangsa yang beradab dan bermartabat,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

10 Wisata Kalimantan Selatan, Salah Satunya  Amanah Borneo Park

10 Wisata Kalimantan Selatan, Salah Satunya Amanah Borneo Park

Regional
Seminggu Ditempati, Apartemen Diubah Jadi Pabrik Sabu Rumahan

Seminggu Ditempati, Apartemen Diubah Jadi Pabrik Sabu Rumahan

Regional
Korupsi Retribusi Lelang Ikan, Eks Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Lebak Dituntut 1 Tahun Penjara

Korupsi Retribusi Lelang Ikan, Eks Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Lebak Dituntut 1 Tahun Penjara

Regional
Bos Bus 'Bejeu' Ambil Formulir Pendaftaran Bupati Jepara di PDI-P, Janji Kembalikan Kejayaan Jepara Kota Ukir

Bos Bus "Bejeu" Ambil Formulir Pendaftaran Bupati Jepara di PDI-P, Janji Kembalikan Kejayaan Jepara Kota Ukir

Regional
Santriwati di Riau Babak Belur Dianiaya Pengemudi Kapal karena Menolak Turun

Santriwati di Riau Babak Belur Dianiaya Pengemudi Kapal karena Menolak Turun

Regional
Banyuwangi Jadi Kabupaten dengan SPBE Terbaik, Bupati Ipuk: Presiden Jokowi Minta Semua Daerah Perbaiki Kinerja

Banyuwangi Jadi Kabupaten dengan SPBE Terbaik, Bupati Ipuk: Presiden Jokowi Minta Semua Daerah Perbaiki Kinerja

Regional
PPP Tugaskan Mantan Kabid Humas Polda Maluku Maju di Pilkada Kota Tual

PPP Tugaskan Mantan Kabid Humas Polda Maluku Maju di Pilkada Kota Tual

Regional
Kasus Korupsi Tambang Timah, Mantan Gubernur Babel dan 3 Direktur Diperiksa

Kasus Korupsi Tambang Timah, Mantan Gubernur Babel dan 3 Direktur Diperiksa

Regional
Grebek Pabrik Sabu di Apartemen Mewah, 3 Orang Diamankan

Grebek Pabrik Sabu di Apartemen Mewah, 3 Orang Diamankan

Regional
Nadiem Umumkan UKT Batal Naik, BEM UNS Akan Kawal Realisasi Pembatalan

Nadiem Umumkan UKT Batal Naik, BEM UNS Akan Kawal Realisasi Pembatalan

Regional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, BEM Unsoed: Bagaimana dengan IPI?

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, BEM Unsoed: Bagaimana dengan IPI?

Regional
Cerita Bocah TK Muntah-muntah Usai Dicekoki Miras oleh 7 Remaja di Tulungagung

Cerita Bocah TK Muntah-muntah Usai Dicekoki Miras oleh 7 Remaja di Tulungagung

Regional
Raih Digital Government Award dari Presiden Jokowi, Pemprov Jateng dapat Predikat Provinsi dengan Indeks SPBE Tertinggi

Raih Digital Government Award dari Presiden Jokowi, Pemprov Jateng dapat Predikat Provinsi dengan Indeks SPBE Tertinggi

Regional
Update, Sudah 13 Nama Ikuti Penjaringan Pilkada Brebes di Partai Gerindra

Update, Sudah 13 Nama Ikuti Penjaringan Pilkada Brebes di Partai Gerindra

Regional
Pilkada Demak 2024, 8 Orang Ikuti Penjaringan di Partai Demokrat

Pilkada Demak 2024, 8 Orang Ikuti Penjaringan di Partai Demokrat

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com