Sidang Gugatan Warga Padang terhadap Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 M, 7 Bukti Diberikan ke Pengadilan

PADANG, KOMPAS.com - Penggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang pemerintah tahun 1950, menyerahkan tujuh bukti dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/6/2022).

Tujuh bukti tersebut adalah bukti penerimaan obligasi, bukti bunga 3 persen, bukti total utang Rp 80.300, dan salinan Undang-Undang No 24 tahun 2002 tentang surat utang negara.

Kemudian surat keterangan domisili Indra Tutik (Lim Tjiang Poan), salinan Undang-undang No 8 Tahun 1953 tentang penilaian persediaan uang emas dan bahan uang emas pada De Javasche Bank, dan salinan tentang sejarah Oeang Republik Indonesia (ORI).

Baca juga: Warga Padang Gugat Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 Miliar, tapi Presiden Menolak, Ini Duduk Perkaranya

Tujuh bukti tersebut diserahkan Amiziduhu Mendrofa, kuasa hukum penggugat Hardjanto Tutik yang merupakan anak kandung Indra Tutik, kepada majelis hakim PN Padang yang diketuai Ferry Hardiansyah, Rabu.

Baca juga: Warga Padang Gugat Presiden Jokowi, Kuasa Hukum: Alasan Utang Tahun 1950 Kedaluwarsa Tidak Sah

Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (22/6/2022) mendatang dengan agenda penyerahan bukti dari tergugat dan keterangan saksi dari penggugat.

KOMPAS.COM/PERDANA PUTRA Kuasa hukum warga Padang menyerahkan 7 bukti ke majelis hakim dalam sidang lanjutan di PN Padang, Rabu (8/6/2022)

Sebelumnya diberitakan, seorang warga Padang, Sumatera Barat, Hardjanto Tutik, menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950.

Selain Presiden Joko Widodo, Hardjanto juga menggugat Menteri Keuangan dan DPR RI ke Pengadilan Negeri Padang.

Kuasa hukum Hardjanto, Amiziduhu Mendrofa mengatakan, Hardjanto merupakan anak kandung dari Lim Tjiang Poan, yang merupakan pengusaha rempah yang meminjamkan uang kepada Pemerintah Republik Indonesia tahun 1950.

Sebelum masuk ke dalam sidang gugatan, PN Padang sudah memfasilitasi mediasi kedua pihak.

Mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

Tergugat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, dan ikut tergugat DPR RI, tidak bersedia membayar utang dengan jumlah Rp 60 miliar.

PN Padang kemudian mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi dari tergugat sehingga sidang dilanjutkan kepada pembuktian.

Jika ingin mengetahui duduk perkara kasus ini secara lengkap, silakan klik: Warga Padang Gugat Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 Miliar, tapi Presiden Menolak, Ini Duduk Perkaranya