Warga Padang Gugat Presiden Jokowi, Kuasa Hukum: Alasan Utang Tahun 1950 Kedaluwarsa Tidak Sah

Kompas.com - 28/01/2022, 15:15 WIB

PADANG, KOMPAS.com-Warga Padang, Sumatera Barat Hardjanto Tutik yang menggugat Presiden Jokowi menduga pemerintah tidak mau membayar utang negara tahun 1950 itu.

Alasan pemerintah yang menyebutkan utang sudah kedaluwarsa dengan dalih Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tahun 1978 dinilai mengada-ada dan tidak sah secara hukum.

"KMK itu tidak sah karena tidak dimasukkan dalam lembaran negara sehingga tidak sah untuk umum," kata kuasa hukum penggugat, Amiziduhu Mendrofa kepada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Mediasi Gagal, Jokowi dan Menkeu Tak Bersedia Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang

Mendrofa mengatakan KMK itu mengangkangi Undang-undang nomor 24 tahun 2002, tentang surat hutang negara (obligasi) tahun 1950, menyebutkan program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat hutang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat hutang, pembiayaan kredit progam, yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo.

"Dalam undang-undang sudah dinyatakan sah, kenapa di KMK bisa disebut kedaluwarsa. Aneh, utang kok bisa kedaluwarsa," jelas Mendrofa.

Mendrofa mengatakan, UU jelas lebih tinggi tingkatannya dari KMK yang belum terdaftar dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Menurut Mendrofa, sesuai dengan asas fiksi hukum bahwa peraturan yang dapat diberlakukan diketahui dan diberlakukan secara umum harus didaftarkan pada lembaran negara.

Sedangkan KMK No. 466a/1978 tersebut tidak pernah didaftarkan pada Lembaran Negara RI, sehingga Presiden dan Menkeu RI tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengembalikan utang negara tersebut kepada penggugat.

Menurut Mendrofa, sesuai dengan asas fiksi hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 81 disebutkan bahwa setiap orang mengetahuinya sebuah peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia.

"Kalau KMK ini saya tidak menemukan dalam lembaran negara sehingga tidak sah untuk umum," jelas Mendrofa.

Baca juga: Warga Padang Gugat Presiden Jokowi Terkait Utang Pemerintah RI Rp 60 M Sejak Tahun 1950

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malu Hamil dari Hubungan Gelap, Janda di Banjarnegara Buang Bayinya ke Sungai

Malu Hamil dari Hubungan Gelap, Janda di Banjarnegara Buang Bayinya ke Sungai

Regional
Berawal Diajak Jalan-jalan, Gadis 14 Tahun di OKU Sumsel Disekap lalu Diperkosa 5 Pemuda

Berawal Diajak Jalan-jalan, Gadis 14 Tahun di OKU Sumsel Disekap lalu Diperkosa 5 Pemuda

Regional
Ngebut dan Terpengaruh Miras, Pemotor di Sitaro Tewas Terperosok ke Selokan Sedalam 1,5 Meter

Ngebut dan Terpengaruh Miras, Pemotor di Sitaro Tewas Terperosok ke Selokan Sedalam 1,5 Meter

Regional
Warga yang Hilang Saat Memanah Ikan Ditemukan Tewas, Ada Bekas Gigitan Buaya di Paha Korban

Warga yang Hilang Saat Memanah Ikan Ditemukan Tewas, Ada Bekas Gigitan Buaya di Paha Korban

Regional
Karimun Dilanda Cuaca Panas, Diprediksi Akan Berlangsung hingga Pekan Depan

Karimun Dilanda Cuaca Panas, Diprediksi Akan Berlangsung hingga Pekan Depan

Regional
Lihat Kunci Tergantung, Pekerja 'Car Wash' di Tanjungpinang Curi Mobil Pelanggan

Lihat Kunci Tergantung, Pekerja "Car Wash" di Tanjungpinang Curi Mobil Pelanggan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 24 Mei 2022

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 24 Mei 2022

Regional
Usai Tes DNA, Potongan Tulang Wanita yang Dibakar Suaminya di NTT Dikembalikan ke Keluarga

Usai Tes DNA, Potongan Tulang Wanita yang Dibakar Suaminya di NTT Dikembalikan ke Keluarga

Regional
Kejari Bengkulu Eksekusi 3 Tersangka Korupsi Pengendalian Banjir Rp 6,9 Miliar

Kejari Bengkulu Eksekusi 3 Tersangka Korupsi Pengendalian Banjir Rp 6,9 Miliar

Regional
Saygon Waterpark Pasuruan: Harga Tiket, Jam Buka, dan Daya Tarik

Saygon Waterpark Pasuruan: Harga Tiket, Jam Buka, dan Daya Tarik

Regional
Agar Bentrok Tak Terulang, Akar Sejarah Konflik Antarperguruan Silat Harus Diputus

Agar Bentrok Tak Terulang, Akar Sejarah Konflik Antarperguruan Silat Harus Diputus

Regional
Larangan Ekspor CPO Diabut, Minyak Goreng di Lhokseumawe Melimpah tetapi Tetap Mahal

Larangan Ekspor CPO Diabut, Minyak Goreng di Lhokseumawe Melimpah tetapi Tetap Mahal

Regional
Terungkap, Hakim PN Rangkasbitung yang Ditangkap BNN Sudah 4 Kali Pesan Sabu Seharga Rp 20 Juta

Terungkap, Hakim PN Rangkasbitung yang Ditangkap BNN Sudah 4 Kali Pesan Sabu Seharga Rp 20 Juta

Regional
Gubernur Maluku: ASN Harus Dukung Kepemimpinan Penjabat yang Baru Dilantik

Gubernur Maluku: ASN Harus Dukung Kepemimpinan Penjabat yang Baru Dilantik

Regional
Polisi Selidiki Kecelakaan Kerja yang Tewaskan Seorang Karyawan Pabrik Semen di Manokwari

Polisi Selidiki Kecelakaan Kerja yang Tewaskan Seorang Karyawan Pabrik Semen di Manokwari

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.