Wilayah Pegunungan Papua Minim Infrastruktur, Biaya Mobilisasi Personel Kepolisian Capai Puluhan Miliar

Cuaca menentukan penerbangan

Di wilayah pegunungan, tidak hanya faktor keamanan yang menentukan bisa tidaknya pesawat lepas landas atau mendarat, tetapi juga faktor cuaca.

Pada situasi keamanan normal, penerbangan di Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki jam terbang yang tidak banyak karena cuaca tidak memungkinkan.

"Cuaca sangat menentukan, apalagi daerah-daerah ketinggian seperti Kiwirok, Okbibab, Okbab, itu setelah jam 10 biasanya sudah kabut, pesawat tidak bisa masuk, jadi waktu penerbangannya juga sangat terbatas," ungkap Cahyo.

Baca juga: Jenazah Sopir Truk yang Tewas Ditembak KKB Dipulangkan ke Toraja

Faktor cuaca tersebut yang sempat membuat penerbangan ke Pegunungan Bintang rawan karena tercatat pernah ada beberapa kecelakaan pesawat dengan jumlah korban cukup banyak.

Pada 16 Agustus 2015, pesawat Trigana Air Service jenis ATR 42 PK YRN dengan jumlah korban tewas mencapai 54 jiwa.

Lalu pada 28 Juni 2019, Heli MI-17 milik TNI Angkatan Darat menabrak Gunung Mol, Distrik Bulangkop, dan menewaskan 12 orang yang ada didalamnya.

Baca juga: Diduga Diserang KKB dan Dihanyutkan, Seorang Sopir Truk Ditemukan Tewas di Pinggir Sungai

Harga barang mahal

Ketergantungan Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap moda transportasi udara membuat harga barang di wilayah tersebut sangat mahal.

Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito menjelaskan, seluruh barang yang umumnya dikirim dari Jayapura, harus diangkut menggunakan pesawat terbang.

"Semen 1 sak di Oksibil sekarang Rp 1,2 juta, belum di distrik lainnya. Beras 1 kg itu Rp 30.000 sampai Rp 40.000," ungkap Cahyo.

Kondisi tersebut semakin sulit bagi masyarakat di distrik lain yang belum terhubung dengan moda transportasi darat.

Baca juga: Terdengar Rentetan Tembakan KKB, Polisi Hanya Temukan Truk Kosong, Kondisi Sopir Belum Diketahui

Karenanya Cahyo berharap pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Pegunungan Bintang karena masih banyak masyarakat yang terisolasi.

Menurut dia, pembukaan akses jalan menjadi satu-satunya solusi untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Pegunungan Bintang.

"Kita berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mendorong pembangunan infrastruktur di Pegunungan Bintang karena selain mempermudah rentang kendali, koordinasi, itu juga akan menekan dan menurunkan biaya logistik yang selama ini harus dikirim menggunakan pesawat," tutur Cahyo.