Tuntut Bupati Manggarai Barat Perbaiki Bendungan Wae Cebong, Warga: Terancam Gagal Panen, Anak Kami Kelaparan

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Ratusan warga tiga desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Ruteng dan Labuan Bajo, menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati, Selasa (17/5/2022).

Ratusan warga itu berasal dari Desa Compang Longgo, Desa Golo Bilas, dan Desa Macang Tanggar.

Baca juga: Pemkab Manggarai Barat Sudah Panggil Pemilik Restoran yang Buang Limbah Sembarangan di Labuan Bajo

Irigasi bendungan rusak

Warga yang datang menumpang belasan mobil truk dan sepeda motor itu, menggelar unjuk rasa karena irigasi Bendungan Wae Cebong rusak, diduga akibat tambang pasir.

Padahal bendungan Wae Cebong yang terletak di Desa Compang Longgo, menjadi satu-satunya sumber pengairan untuk persawahan Satar Walang seluas 582 hektar, yang tersebar di tiga desa tersebut.

Baca juga: Pelaku Perusakan Mesin ATM di Labuan Bajo Diduga Alami Gangguan Jiwa, Keluarga Minta Maaf

Warga mendesak Pemda Manggarai Barat untuk segera memperbaiki bendungan Wae Cebong agar mereka bisa menanam padi di persawahan Satar Walang seperti biasanya.

Unjuk rasa itu sempat berlangsung panas. Terjadi perdebatan antara pihak keamanan dengan massa aksi.

Baca juga: Fenomena Tanah Bergerak di Manggarai Barat, Tim Ahli Geologi Sudah Turun ke Lokasi

Massa aksi mendesak pihak keamanan untuk segera membukakan pintu gerbang kantor bupati, tetapi tidak diizinkan.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara pihak keamanan dengan massa aksi.

Setelah hampir sejam terjadi perdebatan, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi pun bersedia menerima perwakilan massa aksi.

Ribuan petani terancam gagal panen

Salah seorang peserta unjuk rasa asal Desa Compang Longgo, Genofefa Gemia, mengatakan, mereka menggelar aksi demo, karena ribuan petani terancam gagal panen lantaran bendungan irigasi rusak sejak tahun 2021 lalu.

"Ini menyangkut perut kami dan anak-anak sehingga hari ini, kami datang demo. Kami ingin pemerintah melihat kami warga tiga desa yang sekarang menderita, karena sawah kami tidak dialiri air lagi," kata Genofefa.

Menurut Genofefa, sejak tahun 2021 lalu mereka tidak bisa membajak sawah seperti sedia kala, karena pasokan air

"Sekarang kami terancam gagal panen dan tentu anak kami akan kelaparan. Kami juga akan kesulitan membiayai pendidikan anak," ujar dia.

Baca juga: Fenomena Tanah Bergerak di Manggarai Barat, 1 Keluarga Terpaksa Mengungsi ke Kebun

Genofefa menjelaskan, sekitar 2.000 kepala keluarga pemilik lahan persawahan menggantungkan mata pencariannya pada hasil panen padi.

Hasil panen itulah, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan membiayai sekolah anak-anak mereka.

Hasil panen setahun sekitar 10.000 ton, dan menjadi lumbung kebutuhan beras bagi 50.000 orang untuk makan selama setahun.

"Jika gagal panen terjadi di persawahan Satar Walang, maka harga beras di Labuan Bajo menjadi naik," tegasnya.

Baca juga: Pelaku Perusakan Mesin ATM di Labuan Bajo Diduga Alami Gangguan Jiwa, Keluarga Minta Maaf

Genofefa menuturkan, bendungan Wae Cebong tidak bisa berfungsi mengalirkan air lagi, akibat munculnya daerah aliran sungai baru sejak tahun 2021.

Aliran sungai baru tersebut terjadi lantaran aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang.

Perusahaan itu, menambang di sisi Timur Bendungan Wae Cebong, sehingga air sungai wae mese tidak lagi melewati daerah aliran sungai lama, yang menjadi tempat Bendungan Wae Cebong berada.

Masyarakat telah berulang-ulang kali melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan, tetapi tidak pernah ada penertiban dan pengawasan.

Bahkan, sejak tahun 2021, masyarakat sudah melaporkan berulang kali untuk diperbaiki, tetapi tak ada tindak lanjut.

"Kami berharap, pemerintah terbuka mata hatinya melihat keluh kesah kami yang sedang terancam kelaparan," ujar dia.

Ia juga mendesak pemerintah menertibkan semua perusahaan yang melakukan penambangan di kali Wae Mese, tanpa terkecuali. Sebab, dampaknya sudah sangat merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitar.

Baca juga: Jalan Rusak, Ibu Hamil di NTT Ditandu 8 Km Saat Mau Melahirkan, Sempat Pendarahan

Penjelasan bupati

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak yakni pemerintah pusat, provinsi dan aparat kepolisian.

"Koordinasi ini kita akan lakukan karena adanya kerusakan lingkungan, yang di dalamnya ada aset bendungan yang telah dibangun oleh pemerintah sejak tahun 1998," ujar dia.

Terkait izin tambang galian C, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, menyusul telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam peraturan terbaru itu, kewenangan mengatur izin galian C ditentukan oleh pemerintah provinsi.

"Kalau untuk bendungan, akan kita perbaiki secara darurat, sambil nanti kita koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi dan pusat. Beri kami waktu dan segera kami rapat bersama untuk membahas ini," kata Endi.

"Kita perbaiki secara darurat dalam pekan ini supaya para petani bisa bajak dan tanam padi di musim mendatang ini," sambung dia.

Ia pun meminta masyarakat agar hadir dan ikut membantu saat pemerintah mengerjakan tanggul bendungan Wae Cebong.

"Kalau alat berat sudah mulai kerja di lokasi, bapak-bapak dan mama-mama jangan diam. Kasih tahu ke mereka, begini kerjanya," pinta dia.

Ia juga langsung menugaskan salah seorang Staf Ahli Bupati dan Kasatpol PP untuk menangani persoalan yang disampaikan para petani dari 3 desa tersebut.