Mahasiswa di Mataram Demo Desak Presiden Copot Luhut Binsar Panjaitan dari Menteri

MATARAM, KOMPAS.com- Gelombang aksi demonstrasi berlanjut di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus NTB, berunjuk rasa ke gedung DPRD NTB, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Mahasiswa Universitas Mataram Rela UTS di Pinggir Jalan demi Ikut Demo Tolak Presiden 3 Periode

Tuntut copot Luhut

Mahasiswa mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Luhut Binsar Panjaitan dari jabatan menteri, karena dinilai membuat kegaduhan dan menyebar hoaks terkait big data penundaan Pemilu.

"Apa yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan, menteri segala urusan itu terkait big data penundaan Pemilu adalah hoaks dan kami telah melaporkan hal itu pada aparat kepolisian," kata Muhammad Anhar, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB, dalam orasinya, Selasa (12/4/2022).

Anhar menilai apa yang dilakukan Luhut telah menciptakan kegaduhan di masyarakat. Mahasiswa mendesak Luhut segera mengundurkan diri.

Baca juga: Prostitusi Berkedok Salon di Mataram, Polisi Amankan 6 Orang

Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa tersebut sempat memanas ketika mereka dihalau masuk ke gedung DPRD NTB.

Aksi saling dorong dengan aparat berlangsung beberapa kali, namun aparat kepolisian Polres Kota Mataram tetap melakukan pendekatan persuasif pada massa aksi.

Akhirnya massa aksi bisa menyampaikan aspirasi mereka di luar halaman kantor DPRD NTB.

Baca juga: Luka Robek di Kaki, Bocah Terjepit Eskalator Masjid di Mataram Jalani Operasi

Selain mengritisi soal kenaikan harga BBM, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, mahasiswa juga mendesak agar KPU dan Bawaslu RI menyiapkan tahapan Pemilu 2024.

Dalam orasinya, massa menyampaikan delapan tuntutan.

Tak hanya mengritik kenaikan harga bahan pokok, minyak goreng dan BBM, mahasiswa juga mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan mengevaluasi menteri yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Baca juga: Diduga Gelapkan Uang, Seorang Pegawai Toko Pakaian di Mataram Ditangkap

"Kami juga mendesak aparat kepolisian memproses hukum Luhut yang diduga telah menyebar hoaks tentang big data penundaan pemilu, kami sudah membuat laporan meminta aparat kepolisian memproses laporan kami," kata Anhar.

Muhammad Amri Akbar, Kordinator Aksi mengatakan bahwa apa yang telah terjadi saat ini adalah kondisi yang buruk bagi masyarakat, karena kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.

Amri juga mengritik keberadaan Luhut Binsar Panjaitan yang mengurus segala hal di negeri ini termasuk masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Jadi Luhut itu benar benar memiliki multipower, semua menjadi urusannya atau kekuasaan berlebihan, kami sangat menolak jika ada pejabat negara melaksanakan kerja kerja yang bukan topoksinya sebagai menteri, dan kami minta sebagai seorang negarawan, untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Kordinator Maritim dan Investasi," tekannya.

Baca juga: Luka Robek di Kaki, Bocah Terjepit Eskalator Masjid di Mataram Jalani Operasi

Aksi kembali memanas ketika massa memdesak perwakilan DPRD NTB menemui mereka.

Situasi mereda setelah Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, menemui mereka dan berjanji segera mengirim pernyataan sikap mahasiswa langsung ke Presiden Joko Widodo.

"Tuntutan adik adik ini akan langsung kami kirimkan pada Presiden Joko Widodo, apalagi tuntutan kali ini berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya," kata Isvie.

Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke kampus mereka masing masing.

Aparat kepolisian mengapresiasi aksi mahasiswa yang tergolong kondusif dan tidak berujung bentrok. 

Selain massa dari Cipayung Plus NTB, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) NTB juga berdemonstrasi ke Gedung DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB.

Gelombang aksi akan terus mereka lakukan hingga Kamis mendatang, sampai tuntutan mahasiswa dipenuhi oleh Presiden Joko Widodo.