Soal Maluku Lumbung Ikan Nasional, Nelayan: Kita Tetap Cari Makan di Laut

AMBON, KOMPAS.com - Sejumlah nelayan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tidak begitu menganggap penting kebijakan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Menurut para nelayan, Maluku ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional atau tidak, hal itu tidak akan memengaruhi aktivitas mereka di laut.

Sejumlah nelayan bahkan merasa pesimistis rencana Maluku sebagai lumbung ikan nasional akan mengangkat taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik.

“Mau jadi lumbung ikan atau tidak kita akan tetap begini saja, tetap ke laut cari ikan,” kata Amat salah satu nelayan asal Desa Tulehu kepada Kompas.com saat ditemui seusai melaut, Rabu (6/4/2022).

Bagi Amat, kebijakan itu tak akan mempengaruhi aktivitasnya di laut. Lumbung ikan nasional, kata dia, belum tentu menyejahterakan nelayan kecil.

Baca juga: Dulu Simbol Kejayaan, Kini Kapal Slerek Muncar Bertumbangan

“Mungkin untuk nelayan besar yang punya kapal-kapal besar tapi kalau kita nelayan kecil ini mau dapat apa dari lumbung ikan itu,” katanya.

Ia mengaku tidak begitu memahami manfaat kebijakan lumbung ikan nasional itu. Ia berharap, pemerintah sebaiknya menyediakan BBM dengan harga terjangkau buat nelayan kecil.

Sehingga, para nelayan kecil tetap bisa melaut.

“Saya tidak terlalu paham soal itu, tapi sebaiknya pemerintah bisa tetap menyediakan BBM dengan harga yang murah itu lebih baik,” katanya.

Nelayan lainnya dari Desa Waai, Anis mengaku pendapatan para nelayan saat ini terus menurun karena hasil tangkapan terus berkurang.

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Anis , salah satu nelayan Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tengah mempersiapkan perahunya untuk pergi melaut , Rabu (6/4/2022)

“Apalagi rencananya pembangunan pelabuhan kan di katong (kita) punya desa sini jadi mudah-mudahan segera dilakukan agar kita nelayan di sini juga bisa dapatkan manfaat,” katanya.

Baca juga: Cerita Nelayan Kecil di Maluku Tengah yang Selalu Luput dari Bantuan Pemerintah

Anis mengaku telah membaca berita perihal pembangunan pelabuhan terpadu Ambon New Port di Desa Waai terancam dibatalkan.

Menurutnya, pemerintah harus adil dan tidak membuat kebijakan yang merugikan warga Maluku, khususnya para nelayan.

“Saya dengar begitu tapi sebaiknya jangan dibatalkan karena itu sangat tidak adil bagi kita ornag Maluku,” katanya.